Fraksi PKB Sampaikan 15 Catatan Kritis APBD 2027, Minta Pemkab Bondowoso Lebih Berpihak kepada Masyarakat Kecil
Juru bicara Fraksi PKB Bondowoso Gina Belanza Mulya SH., MH
BONDOWOSO, ulas.co.id – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Bondowoso menyampaikan 15 catatan kritis terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bondowoso.
Pandangan akhir Fraksi PKB tersebut disampaikan oleh Juru Bicara Fraksi PKB, Gina Belanza Mulya, SH., MH.
Dalam penyampaiannya, ia menegaskan bahwa kebijakan anggaran daerah harus berorientasi pada kepentingan masyarakat luas, terutama kelompok masyarakat kecil dan kurang mampu.
Menurut Gina, pembangunan daerah tidak boleh hanya diukur dari banyaknya proyek fisik yang direalisasikan. Lebih dari itu, APBD harus mampu memberikan manfaat nyata, meningkatkan kesejahteraan, serta menjamin pemerataan pelayanan publik bagi seluruh lapisan masyarakat.
“Pembangunan Bondowoso harus menjaga keseimbangan antara pembangunan fisik, penguatan ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pelayanan dasar, dan kelestarian lingkungan,” ujarnya.
Sma Negeri 2 Bondowoso Raih Juara 3 Nasional Competitive Programming Dua Siswa Harumkan Nama Daerah
Ia mengingatkan, pembangunan yang terlalu berorientasi pada proyek fisik berpotensi mengabaikan persoalan mendasar yang masih dihadapi masyarakat. Di antaranya, keterbatasan akses keluarga miskin terhadap layanan kesehatan dan pendidikan tinggi, belum optimalnya pemanfaatan aset daerah, serta persoalan infrastruktur yang membutuhkan penanganan berkelanjutan.
Atas dasar tersebut, Fraksi PKB menyampaikan 15 catatan strategis sebagai bahan evaluasi sekaligus rekomendasi bagi Pemerintah Kabupaten Bondowoso dalam menyusun dan melaksanakan APBD 2027.
Berikut 15 catatan kritis Fraksi PKB:
Pembebasan pajak bagi warga miskin ekstrem. Fraksi PKB mendorong penerbitan Peraturan Bupati tentang pembebasan pajak daerah bagi masyarakat miskin ekstrem sebagai bentuk jaring pengaman sosial sekaligus upaya mempercepat penurunan angka kemiskinan.
Optimalisasi aset daerah. Pemkab Bondowoso diminta menyusun peta jalan (road map) pengelolaan aset daerah yang selama ini terbengkalai. Langkah tersebut dinilai penting untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sekaligus menyelesaikan persoalan administrasi dan hukum yang berlarut-larut.
Peningkatan pelayanan kesehatan. Fraksi PKB meminta peningkatan kualitas layanan kesehatan, termasuk pengembangan RSUD dr. H. Koesnadi melalui skema Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Selain itu, pembiayaan pembangunan melalui pinjaman harus dikaji secara matang agar tidak berujung pada kenaikan tarif pelayanan yang membebani masyarakat.
BACA JUGA: Siswa Sd Bondowoso Raih Dua Medali di Tingkat Nasional Dinas Pendidikan Siapkan Regenerasi Prestasi
Program Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana. Fraksi PKB mengusulkan agar program tersebut kembali dialokasikan pada 2027 dengan menggunakan basis data sosial-ekonomi yang valid dan tepat sasaran. Program ini diharapkan mampu memutus rantai kemiskinan antargenerasi melalui peningkatan akses pendidikan tinggi.
Peningkatan kualitas program Ruas Jalan Tuntas (RANTAS). Pemerintah daerah diminta tidak hanya mengejar panjang jalan yang dibangun, tetapi juga memperhatikan kualitas pekerjaan, pengawasan, serta pemeliharaan secara berkelanjutan.
Perluasan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Fraksi PKB mendesak penambahan luas dan pengembangan RTH sesuai ketentuan perundang-undangan guna menciptakan lingkungan yang sehat dan berkelanjutan bagi generasi mendatang.
Optimalisasi program pupuk gratis bagi petani tembakau. Pemkab diminta menyiapkan solusi alternatif agar program pupuk gratis yang belum berjalan optimal pada 2026 dapat direalisasikan secara lebih efektif dan tepat sasaran pada 2027.
Penambahan anggaran KONI Bondowoso. Fraksi PKB mendorong peningkatan alokasi anggaran bagi KONI untuk mendukung pembinaan dan persiapan atlet dalam menghadapi Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) Jawa Timur 2027.
Penerapan sistem merit dan rotasi jabatan ASN. Pemerintah daerah diminta memperkuat penerapan sistem merit serta melakukan rotasi jabatan aparatur sipil negara (ASN) secara objektif dan profesional guna mencegah penyalahgunaan wewenang serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel.
Penataan pengelolaan hibah dan beasiswa. Fraksi PKB meminta agar penyaluran hibah dan beasiswa dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta berdasarkan skala prioritas pembangunan daerah.
Pengembangan pembiayaan kreatif (creative financing). Pemkab didorong mencari alternatif pembiayaan di luar kemampuan APBD melalui kerja sama dengan pihak ketiga. Skema tersebut diharapkan dapat mengembangkan potensi pariwisata sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Sosialisasi mekanisme SIPD RI Refactoring. Fraksi PKB meminta pemerintah daerah meningkatkan sosialisasi mekanisme tersebut kepada para penerima hibah, disertai evaluasi berkelanjutan agar penyaluran bantuan berjalan lebih transparan dan merata.
Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) diminta meningkatkan kualitas pelayanan melalui penambahan fasilitas serta peralatan pendukung agar masyarakat memperoleh layanan administrasi yang lebih cepat dan optimal.
Optimalisasi peran Dinas Kominfo dan Command Center. Fraksi PKB mendorong penguatan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika serta pemanfaatan Command Center sebagai sarana komunikasi dua arah antara pemerintah daerah dan masyarakat.
Penghargaan bagi generasi muda berprestasi. Pemkab diusulkan memberikan apresiasi kepada siswa, santri, dan mahasiswa berprestasi sebagai bentuk penghargaan sekaligus investasi untuk membangun motivasi dan kualitas generasi muda Bondowoso.
Di akhir penyampaiannya, Gina menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah kabupaten. Diperlukan sinergi dan kolaborasi yang kuat antara eksekutif, legislatif, pemerintah desa, dunia usaha, kalangan akademisi, serta seluruh elemen masyarakat.
Fraksi PKB berharap seluruh catatan dan rekomendasi tersebut dapat menjadi perhatian serius pemerintah daerah dalam menentukan arah kebijakan anggaran tahun 2027.
“Harapan kami, APBD 2027 benar-benar menjadi momentum pembangunan yang lebih berpihak kepada masyarakat kecil dan memberikan dampak nyata bagi seluruh warga Bondowoso,” tegasnya.
Dengan demikian, Fraksi PKB berharap APBD 2027 tidak sekadar menjadi instrumen pembiayaan program pemerintah, tetapi juga menjadi sarana pemerataan kesejahteraan, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan penguatan ekonomi masyarakat.
Penulis: Redaksi
