PHRI Bondowoso Vakum Tiga Tahun, Pemkab Fasilitasi Hotel dan Resto Bentuk Kepengurusan Baru
BONDOWOSO, ulas.co.id – Setelah tiga tahun mengalami kevakuman, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Bondowoso didorong untuk segera bangkit dan kembali memiliki kepengurusan baru. Pemerintah Kabupaten Bondowoso pun turun tangan memfasilitasi komunikasi antara para pelaku usaha hotel dan restoran. Jumat (11/9/2026).
Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (Disparbudpora) Kabupaten Bondowoso, Gede Budiawan, mengatakan keberadaan PHRI sangat penting sebagai wadah bersama bagi pelaku usaha perhotelan dan restoran di Bondowoso.
Menurutnya, organisasi tersebut juga memiliki peran strategis untuk menjembatani komunikasi dan kepentingan antara pemerintah daerah dengan dunia usaha.
“Sebagai induk hotel dan resto yang ada di Bondowoso, kami sebagai pemerintah kabupaten memfasilitasi bagaimana hotel dan resto di Bondowoso bisa berkumpul dan memiliki kelembagaan dalam bentuk PHRI,” ujar Gede Budiawan.
BACA JUGA: Bapenda Bondowoso Dorong Optimalisasi Pbjt Slamet Yantoko Pajak Daerah Untuk Perkuat Pembangunan
Gede menjelaskan, Pemkab Bondowoso tidak hanya mempertemukan para pelaku usaha, tetapi juga telah melakukan koordinasi dengan pengurus PHRI Jawa Timur agar proses pembentukan kepengurusan PHRI Bondowoso dapat segera direalisasikan.
Langkah tersebut mendapat respons dari PHRI Jawa Timur. Bahkan, komunikasi mulai dilakukan dengan sejumlah pelaku usaha hotel dan restoran yang berada di Kabupaten Bondowoso.
“Harapannya semua hotel yang ada di Bondowoso bisa bersama-sama membentuk PHRI. Sehingga kepentingan pemerintah kabupaten maupun kepentingan hotel dan resto bisa terjembatani melalui adanya PHRI ini,” jelasnya.
Ia mengakui, PHRI Bondowoso memang telah cukup lama tidak memiliki kepengurusan aktif. Kepengurusan sebelumnya diketahui berakhir pada tahun 2023 dan hingga saat ini belum terbentuk struktur organisasi yang baru.
“Memang terakhir PHRI itu kepengurusannya sampai 2023. Jadi sampai sekarang ini memang belum terbentuk kepengurusan yang baru,” tegas Gede.
Kevakuman organisasi selama kurang lebih tiga tahun tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah. Sebab, tanpa adanya wadah organisasi yang aktif, komunikasi antara pemerintah dan para pelaku usaha perhotelan serta restoran dinilai belum dapat terbangun secara optimal dalam satu forum kelembagaan.
Karena itu, Disparbudpora Bondowoso mendorong seluruh pelaku usaha hotel dan restoran untuk kembali bersatu dan membangun organisasi PHRI di tingkat kabupaten.
Gede berharap, terbentuknya kembali PHRI Bondowoso nantinya tidak sekadar melahirkan kepengurusan baru, tetapi juga menjadi ruang bersama untuk membahas berbagai persoalan dan kepentingan sektor perhotelan serta restoran.
Dengan adanya organisasi yang aktif, pemerintah daerah juga akan lebih mudah membangun komunikasi, menyerap aspirasi, sekaligus menyusun langkah bersama dalam mendorong pertumbuhan sektor pariwisata.
“Sehingga kepentingan pemerintah kabupaten maupun kepentingan hotel dan resto bisa terjembatani,” imbuhnya.
Keberadaan PHRI dinilai penting di tengah upaya Pemerintah Kabupaten Bondowoso untuk terus mengembangkan sektor pariwisata dan meningkatkan aktivitas ekonomi daerah. Hotel dan restoran menjadi bagian dari ekosistem pariwisata yang memiliki peran langsung dalam memberikan pelayanan kepada wisatawan sekaligus menggerakkan perekonomian.
Kini, setelah tiga tahun vakum, Pemkab Bondowoso membuka jalan bagi lahirnya kembali kepengurusan PHRI. Selanjutnya, pembentukan organisasi tersebut diharapkan mendapat dukungan penuh dari seluruh pelaku usaha hotel dan restoran di Bondowoso.
Dengan bersatunya para pelaku usaha dalam satu wadah, PHRI Bondowoso diharapkan kembali menjadi jembatan komunikasi yang kuat antara pemerintah daerah dan dunia usaha, sekaligus menjadi motor pengembangan industri perhotelan dan restoran di Kabupaten Bondowoso. (Red)
