Karyawan SPPG Dabasah Keluhkan Beban Kerja, Jam Kerja Panjang hingga Penjualan Minyak Sisa Dipertanyakan
BONDOWOSO, ulas.co.id – Sejumlah karyawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kelurahan Dabasah, Kabupaten Bondowoso, menyampaikan keluhan terkait pola kerja dan pembagian tugas yang mereka jalani. Keluhan tersebut disampaikan kepada awak media pada Jumat (25/9/2026).
Menurut keterangan salah seorang karyawan, pembagian tugas di dapur dinilai belum berjalan secara profesional. Karyawan yang ditempatkan pada satu bagian disebut tidak hanya menjalankan tugas sesuai bidangnya, tetapi juga kerap diperbantukan untuk mengerjakan pekerjaan di bagian lain.
“Setiap bagian tidak hanya melakukan tugas di bagiannya, tetapi juga diperbantukan ke bagian lainnya. Jadi serabutan,” ujar karyawan tersebut.
Selain persoalan pembagian tugas, karyawan juga mengungkapkan adanya jam kerja yang dinilai cukup panjang. Menurutnya, terdapat bagian tertentu yang harus bekerja hingga sekitar 14 jam, bahkan dalam kondisi tertentu mencapai 18 jam.
Meski demikian, karyawan menyebut besaran bayaran yang diterima tetap sama meskipun durasi kerja lebih panjang.
“Kalau ada yang bekerja sampai 14 jam bahkan 18 jam, bayarannya tetap,” ungkapnya.
BACA JUGA: Balap Motor Resmi Jadi Wadah Anak Muda Dandim 0822 dan Wabup Bondowoso Dorong Kurangi Balap Liar
Tak hanya persoalan beban kerja, karyawan juga mempertanyakan pengelolaan sejumlah barang sisa dari kegiatan operasional dapur. Salah satunya minyak goreng bekas dan kardus bekas buah yang menurut keterangan karyawan dijual oleh kepala dapur.
Karyawan tersebut menyebut hasil penjualan barang-barang tersebut belum diketahui secara jelas peruntukannya.
“Minyak goreng sisa dan kardus buah dijual oleh kepala dapur. Hasil penjualannya tidak jelas ke mana,” katanya.
Keluhan tersebut diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi terhadap pengelolaan SPPG, terutama menyangkut pembagian tugas, jam kerja, kompensasi karyawan, serta transparansi pengelolaan barang sisa operasional.
Keluhan tersebut bukan hanya menyangkut pembagian tugas yang dinilai tidak jelas, tetapi juga durasi kerja yang disebut dapat mencapai belasan jam dalam sehari.
Sementara Kepala SPPG Akui Ada Persoalan Beban Kerja
Kepala SPPG Dabasah, Nenda, ketika dikonfirmasi tidak secara langsung membantah adanya pekerja yang mengalami beban kerja lebih berat.
Ia mengakui mengetahui adanya pekerja yang mengalami overtime. Namun, menurutnya, persoalan tersebut lebih berkaitan Ba masalah internal dapur.
“Jadi aku tahu sendiri orang-orang itu overtime,” kata Nenda.
Nenda juga menanggapi persoalan menu yang dinilai membuat beban kerja relawan semakin berat.
Menurutnya, belakangan terdapat menu olahan yang dibuat sendiri oleh dapur hingga dua kali dalam satu minggu. Padahal, sebelumnya menu tersebut disebut hanya muncul sekitar dua minggu sekali.
“Biasanya hanya dua minggu sekali,” ujarnya.
Ia mengaku telah menerima masukan dari relawan bahwa menu yang dibuat terlalu berat untuk dikerjakan.
“Relawan juga sudah bilang ke saya kalau menunya berat,” katanya.
Nenda menyebut pihaknya telah melakukan evaluasi terhadap menu bersama ahli gizi.
“Jadi saya minta maaf, ke depan saya evaluasi menunya,” ujarnya.
Menu Kreatif Justru Membebani Pekerja?
Menurut Nenda, keputusan membuat menu olahan sendiri berawal dari keinginan agar seluruh makanan sebisa mungkin dibuat di dapur.
“Pertama memang alangkah baiknya semua dibuat di dapur,” jelasnya.
BACA JUGA: Dua Desa Bondowoso Tembus Presentasi Nasional Ppk Ormawa Angkat Potensi Kopi dan Ekonomi Warga
Manajemen-Resiko Bondowoso Masih Level 2 Inspektorat Akui Belum Semua Opd Terapkan Secara Utuh
Namun, ia mengakui pembuatan menu baru memiliki konsekuensi terhadap waktu pengerjaan.
“Kalau itu menu baru pasti estimasi waktu juga nggak bisa diperkirakan,” katanya.
Nenda mengatakan dirinya bersama ahli gizi sebelumnya mencoba membuat menu tersebut. Namun dalam pelaksanaannya, beban pekerjaan dinilai cukup berat bagi relawan.
“Saya dan ahli gizi coba. Ternyata nggak bisa di relawan, kasihan,” ujarnya.
Ia pun menyatakan akan mengevaluasi kembali menu yang dinilai terlalu membebani proses produksi.
Persoalannya, apabila keluhan mengenai jam kerja hingga 14–18 jam benar terjadi, maka masalahnya tidak berhenti pada pilihan menu.
Sebab, durasi kerja yang panjang juga menyangkut pembagian tugas, kebutuhan tenaga kerja, sistem lembur, serta transparansi pengelolaan internal SPPG.
Begitu pula dengan tudingan mengenai penjualan minyak goreng bekas dan kardus buah. Hingga berita ini ditulis, belum ada penjelasan terbuka mengenai berapa nilai hasil penjualan, siapa yang menerima, serta untuk apa dana tersebut digunakan.
Kondisi ini menjadi penting untuk diperjelas agar pengelolaan dapur SPPG tidak hanya memenuhi standar produksi makanan, tetapi juga memiliki tata kelola internal yang transparan dan profesional.
