Penilaian Kinerja Pencegahan Perkawinan Anak Dinsos P3AKB Masuk Lima Besar Nominator PPA Award 2025 di Provinsi Jatim
Bondowoso KH Abdul Hamid Wahid saat berikan sambutannya di pendopo (foto dok: Yusi Ulas.co.id)
Bondowoso, Ulas.co.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso melalui Dinas Sosial P3AKB mendapat prestasi membanggakan di tingkat Provinsi Jawa Timur masuk sebagai lima besar nominator PPA Award 2025 yang diselenggarakan di Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Jawa Timur.
Kegiatan verifikasi lapangan (Verfal) oleh tim penilai dari Provinsi Jawa Timur yang dilaksanakan di Pendopo Bupati Raden Bagus Asra, Kamis (19/6/2025).
Penilaian ini adalah merupakan bagian dari penguatan komitmen Pemerintah Daerah dalam menanggulangi maraknya kasus perkawinan anak di wilayah masing-masing.
Bondowoso di nilai berhasil menunjukkan kinerja nyata dalam upaya pencegahan dengan berbagai program edukatif, regulatif dan kolaboratif yang melibatkan semua lintas sektor.
Dalam sambutannya Bupati Bondowoso KH Abdul Hamid Wahid menegaskan, bahwa komitmen pemerintah daerah untuk mencegah perkawinan anak tak hanya sebatas dokumentasi, tetapi di wujudkan dalam aksi nyata dilapangan.
“Pencegahan Perkawinan anak adalah investasi masa depan, kami ingin memastikan anak-anak di Bondowoso mendapatkan hak pendidikan dan perlindungan yang layak,” tegasnya.
Berbagai langkah strategis telah dilakukan, seperti pendirian Forum Anak Desa, penguatan peran sekolah dan puskesmas serta turunan berupa peraturan bupati dan SK desa tentang pencegahan perkawinan anak.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial P3AKB yang sekaligus sebagai PJ. Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kabupaten Bondowoso Anisatul Hamidah menjelaskan, bahwa keberhasilan ini tak lepas dari sinergi diberbagai pihak, dari Pemerintah Desa, tokoh masyarakat, tokoh agama hingga organisasi masyarakat sipil.
“Kami dorong semua elemen untuk gerak bersama, kesadaran masyarakat terus meningkatkan, itu modal utama dalam membentuk generasi yang kuat dan terlindungi,” ujarnya.
Anisatul Hamidah berharap, Program ini menjadi bagian dari strategi menurunkan angka perkawinan anak yang masih menjadi tantangan diberbagai wilayah di Indonesia.
“Dengan masuknya Bondowoso sebagai nominator, semangat daerah ini dalam menjaga hak-hak anak menjadi inspirasi bagi daerah lainnya di Jawa Timur,” pungkasnya. (Yus)
