Awal Tahun 2026, Perhutani KPH Bondowoso Laksanakan Rapat Kerja Teguhkan Penerapan GCG dan Pengelolaan Hutan Berkelanjutan
Perum KPH Perhutani Bondowoso lakukan rapat kerja di awal tahun 2026 (foto dok: istimewa)
Bondowoso, Ulas.co.id – Mengawali Tahun 2026, Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Bondowoso menggelar Rapat Kerja Awal Tahun sebagai upaya penguatan tata kelola perusahaan serta perencanaan strategis guna meningkatkan kinerja organisasi dan pendapatan perusahaan secara berkelanjutan.
Kegiatan tersebut dilaksanakan di Kantor KPH Bondowoso, Senin (5/1/2026), dan diikuti oleh jajaran manajemen, para Asisten Perhutani (Asper), serta seluruh Kepala Sub Seksi.
Baca juga: https://ulas.co.id/pelepasan-dandim-lama-dan-penyambutan-dandim-baru-kodim-0822-bondowoso/
Rapat kerja ini merupakan bagian dari siklus manajemen perusahaan kehutanan yang mengedepankan prinsip perencanaan berbasis kinerja (performance-based planning) dan pengelolaan hutan lestari (sustainable forest management). Agenda rapat meliputi evaluasi capaian kinerja Tahun 2025, analisis kesenjangan antara target dan realisasi, serta penyusunan rencana kerja Tahun 2026 yang terintegrasi lintas sektor, meliputi perencanaan tanaman, produksi hasil hutan, pengamanan hutan, ekowisata, serta fungsi pendukung lainnya.
Administratur Perum Perhutani KPH Bondowoso, Misbakhul Munir, dalam arahannya menegaskan bahwa capaian kinerja Tahun 2025 yang telah melampaui target indikator kinerja utama (Key Performance Indicators/KPI) harus dijadikan tolok ukur untuk mendorong peningkatan kinerja di Tahun 2026.
Baca juga: https://ulas.co.id/perhutani-kph-bondowoso-dan-beach-forest-gelar-pengajian-umum-bersholawat-awali-tahun-2026/
“Capaian yang telah melampaui target pada Tahun 2025 harus dipacu kembali di Tahun 2026. Pada sektor produksi, pengamanan hutan, dan tanaman, capaian tersebut minimal dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan melalui penguatan perencanaan teknis, efektivitas pengendalian operasional, serta konsistensi penerapan standar kerja,” jelasnya.
Lebih lanjut, Misbakhul Munir menekankan bahwa seluruh pelaksanaan program kerja wajib berlandaskan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance/GCG) sebagaimana diterapkan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
“Prinsip GCG yang meliputi transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran harus diinternalisasikan dalam setiap proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporan kinerja. Hal ini penting untuk menjamin kepatuhan terhadap regulasi, efektivitas pengelolaan risiko, serta peningkatan nilai perusahaan secara berkelanjutan,” tegasnya.
Baca juga: https://ulas.co.id/pisah-sambut-dandim-0822-bondowoso-letkol-arh-ahmad-yani-apresiasi-sinergi-tni-dan-pemerintah-daerah/
Ia juga menambahkan bahwa peningkatan kinerja sektor produksi kehutanan harus didukung oleh efisiensi pemanfaatan sumber daya, penerapan kaidah silvikultur yang tepat, serta kepatuhan terhadap standar operasional prosedur dan regulasi teknis.
Sementara pada sektor tanaman, keberhasilan pembangunan hutan tanaman perlu ditopang oleh perencanaan berbasis data biofisik, kesesuaian lahan, serta sistem pemantauan dan evaluasi yang terstruktur guna menjamin keberlanjutan tegakan.
Baca juga: https://ulas.co.id/usai-gelar-pisah-sambut-dandim-0822-bondowoso-letkol-arh-ahmad-yani-pamit-letkol-inf-prawito-siap-lanjutkan-program/
Pada aspek pengamanan hutan, Administratur KPH Bondowoso menekankan pentingnya penguatan sistem perlindungan hutan melalui pendekatan preventif, penegakan disiplin operasional, serta peningkatan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.
“Keamanan hutan merupakan prasyarat utama dalam menjaga kesinambungan fungsi produksi dan fungsi lindung. Oleh karena itu, pengamanan harus dilaksanakan secara sistematis, terukur, dan berbasis analisis risiko,” ujarnya.
Baca juga: https://ulas.co.id/sekda-bondowoso-tegaskan-seleksi-jpt-transparan-dan-objektif/
Baca juga: https://ulas.co.id/sekda-bondowoso-angka-kemiskinan-masih-1220-persen-2026-wajib-turun/
Selain aspek teknis kehutanan, ia juga menyoroti pentingnya pengelolaan komunikasi kelembagaan dan publikasi eksternal sebagai bagian dari implementasi GCG. Menurutnya, keterbukaan informasi dan komunikasi yang efektif merupakan instrumen strategis dalam membangun kepercayaan publik serta meningkatkan reputasi perusahaan.
“Komunikasi dan publikasi eksternal yang selama ini telah berjalan baik agar terus dijaga dan ditingkatkan sebagai wujud pelaksanaan prinsip keterbukaan informasi publik dan penguatan citra Perhutani sebagai BUMN yang profesional dan akuntabel,” tambahnya.
Melalui rapat kerja ini, Perum Perhutani KPH Bondowoso menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan, profesionalisme sumber daya manusia, serta inovasi dalam pengelolaan hutan. Dengan penerapan prinsip GCG secara konsisten, pendekatan ilmiah dalam pengelolaan kehutanan, serta sinergi lintas sektor.
KPH Bondowoso optimistis mampu mewujudkan pengelolaan hutan yang lestari, produktif, dan akuntabel, sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan kehutanan dan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.
Penulis: Redaksi
