Debat Ke Tiga Paslon RAHMAD Bebaskan PBB Bagi Warga Kategori Miskin Ekstrim
Paslon Rahmad saat ikuti debat yang ketiga (foto dok: Yusi Ulas.co.id)
Bondowoso, Ulas.co.id – Debat ke tiga Pilkada Bondowoso, Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Bondowoso nomor urut 01, Ra Hamid-Ra As’ad (RAHMAD) berkomitmen untuk membebaskan pajak bumi dan bangunan (PBB) bagi warga kategori miskin ekstrem.
Hal tersebut disampaikan oleh Cabup 01 Ra Hamid saat memaparkan visinya dalam debat ketiga Pilkada Bondowoso 2024, di Hotel Palm, Selasa (19/11/2024).
Adapun tema debat kandidat kali ini yakni soal ”Pajak, Pengelolaan APBD, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup serta Pariwisata”.
Dalam paparannya, Rahmad berkomitmen mendorong pembangunan ekonomi, memajukan usaha mikro dan mengutamakan kepentingan umum.
“Jadi filosofinya adalah hak masyarakat diutamakan baru bicara soal kewajibannya,” jelas Ra Hamid.
Menurutnya, jika masyarakat berdaya maka partisipasi di sektor pajak dengan mudah bisa ditingkatkan.
Tak hanya itu, kepercayaan publik harus dibangun dengan menghadirkan birokrasi yang bersih dan profesional.
“Masyarakat tahu banyak pejabat yang fleksing pakai uang pajak. Itu membuat masyarakat enggan untuk taat pajak,” terangnya.
Digitalisasi dan kesejahteraan petugas pajak juga menjadi salah satu fokus Paslon Rahmad.
Jika dirinya diberikan amanah memimpin Kabupaten Bondowoso, maka Rahmad akan membebaskan PBB bagi masyarakat dengan ekonomi yang sangat terbatas Atau miskin ekstrem.
“Ini sebagai wujud prinsip keadilan pajak dan keberpihakan kepada rakyat,” tegasnya.
Sementara dalam rangka meningkatkan pajak. Ra Hamid dan Ra As’at akan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi dengan mengedepankan empat prinsip pajak. Yakni keadilan, kepastian, kemudahan dan efisiensi.
Kemudian dalam pengelolaan APBD, dirinya akan menggunakan prinsip yang tepat, cepat, akuntabel dan pro rakyat.
Ia juga menambahkan, kualitas birokrasi juga penting untuk menciptakan profesionalitas, aparat yang cepat tanggap melayani.
Sebab, kata Ra Hamid. Birokrasi yang tidak berkualitas maka kinerjanya akan bermasalah dan berdampak pada penyerapan APBD lambat, pembayaran Siltap lambat, pembayaran honor guru ngaji lambat, pembangunan infrastruktur lambat sehingga masyarakat yang akan menjadi korban.
“Ini yang sering terjadi di Bondowoso. Kita ingin tidak terjadi lagi di masa-masa yang akan datang,” pungkasnya. (Yus)
