Dinkes Bondowoso Ajak Seluruh OPD Perkuat Sembilan Tatanan, Siapkan Verifikasi Kabupaten/Kota Sehat 2027

BONDOWOSO, ulas.co.id – Pemerintah Kabupaten Bondowoso terus memperkuat komitmen mewujudkan Kabupaten/Kota Sehat melalui sinergi lintas organisasi perangkat daerah (OPD), kecamatan, hingga pemerintah desa.
Upaya tersebut dilakukan dengan mengevaluasi capaian sembilan tatanan Kabupaten/Kota Sehat sekaligus mengidentifikasi berbagai kekurangan yang perlu dibenahi sebagai persiapan menghadapi verifikasi tingkat nasional pada 2027 mendatang.
Kepala Dinas Kesehatan Bondowoso, dr. Moh Jasin, melalui Kasubkoordinator Kesehatan Haris Ahmadi, S.KM., M.Kes., menyampaikan hal tersebut dalam kegiatan yang berlangsung di Aula Sabha Bina Praja Sekretariat Pemkab Bondowoso, Rabu (18/11/2026).
Haris menjelaskan, program Kabupaten/Kota Sehat bukan hanya menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan. Sebaliknya, keberhasilannya membutuhkan keterlibatan seluruh OPD yang memiliki peran sesuai bidang masing-masing.
Karena itu, hasil pembahasan dan evaluasi di tingkat kabupaten diharapkan dapat ditindaklanjuti hingga tingkat kecamatan melalui Forum Komunikasi Kecamatan (Forkom), kemudian diteruskan kepada kelompok kerja (Pokja) Kabupaten/Kota Sehat di tingkat desa.
“Harapannya, melalui koordinasi tersebut bisa tercipta desa sehat, kecamatan sehat, hingga terwujud Kabupaten Sehat,” jelasnya.
Ia menerangkan, terdapat sembilan tatanan yang menjadi parameter penilaian Kabupaten/Kota Sehat. Masing-masing tatanan memiliki indikator dan perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap pencapaian targetnya.
Tatanan pertama berkaitan dengan kehidupan masyarakat sehat dan mandiri, termasuk indikator angka kematian ibu dan bayi serta kejadian penyakit. Selanjutnya, tatanan kedua menyangkut permukiman dan perumahan sehat, termasuk penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) dan kawasan kumuh.
Tatanan ketiga berkaitan dengan pendidikan, di antaranya pelaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), kesehatan sekolah, serta program Adiwiyata.
Sementara tatanan keempat menyangkut pasar sehat, mulai dari pengelolaan sampah hingga ketersediaan fasilitas sanitasi yang memenuhi standar kesehatan.
Tatanan kelima mencakup perkantoran dan perindustrian, termasuk perlindungan tenaga kerja serta pengendalian angka kecelakaan kerja.
Kemudian tatanan keenam berkaitan dengan pariwisata sehat, termasuk keterlibatan desa dalam mengembangkan potensi wisata dan kelompok sadar wisata (Pokdarwis).
Tatanan ketujuh menyangkut transportasi dan lalu lintas, dengan indikator antara lain angka kecelakaan serta kelayakan kendaraan. Tatanan kedelapan berkaitan dengan perlindungan sosial, perempuan, dan anak.
Adapun tatanan kesembilan berhubungan dengan penanggulangan bencana, termasuk kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi berbagai potensi bencana melalui perencanaan kontingensi dan upaya mitigasi.
BACA JUGA: Sambut Hut ke 81 Jawa Timur Gubernur Serahkan Bantuan Alsintan Untuk Petani Bondowoso
Pasar Murah Pemprov Jatim ke 249 Disperindag Tekan Harga Kebutuhan Pokok dan Berdayakan Ikm Lokal
Menurut Haris, evaluasi terhadap sembilan tatanan tersebut menjadi penting karena penilaian Kabupaten/Kota Sehat dilakukan secara lintas sektor. Dengan demikian, setiap OPD harus memahami indikator yang menjadi tanggung jawabnya.
Ia mengungkapkan, salah satu pekerjaan rumah Bondowoso yang masih perlu mendapatkan perhatian serius berada pada tatanan perumahan dan permukiman. Beberapa indikator yang perlu dibenahi di antaranya penanganan rumah tidak layak huni, kawasan kumuh, serta ketersediaan infrastruktur pengelolaan air limbah dan sanitasi.
“Pada penilaian tingkat provinsi kemarin, salah satu kekurangan kita ada di perumahan dan permukiman, termasuk RTLH, kawasan kumuh, serta infrastruktur pengelolaan limbah,” ungkapnya.
Haris juga menjelaskan bahwa capaian indikator kesehatan, seperti angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan kejadian penyakit, akan menjadi bagian penting dalam evaluasi. Perubahan angka dari tahun ke tahun dapat memengaruhi hasil penilaian.
Karena itu, data tahun 2025 dan 2026 perlu dipersiapkan secara baik sebagai bahan pembanding dalam verifikasi nasional 2027.
Meski masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah, Haris menyebut Bondowoso selama ini telah berhasil memperoleh penghargaan Swasti Saba kategori Padapa. Capaian tersebut dinilai sebagai modal penting untuk meningkatkan prestasi pada penilaian berikutnya.
Ia berharap, seluruh OPD yang terlibat dalam sembilan tatanan dapat bergerak bersama, memperbaiki indikator yang masih kurang, serta melengkapi dokumen pendukung.
“Harapan kami, sebagaimana pesan yang disampaikan dalam kegiatan ini, seluruh OPD yang terlibat dalam sembilan tatanan bisa bergerak bersama-sama. Mari kita siapkan data, terutama dokumen pendukung, untuk menghadapi penilaian dan verifikasi Kabupaten/Kota Sehat pada 2027,” pungkasnya.
Melalui penguatan koordinasi lintas sektor tersebut, Pemerintah Kabupaten Bondowoso optimistis dapat meningkatkan capaian Kabupaten/Kota Sehat sekaligus mewujudkan lingkungan yang bersih, nyaman, aman, dan sehat bagi seluruh masyarakat.
Penulis: Redaksi


