FPPP Soroti APBD Bondowoso 2027: Belanja Birokrasi Dominan, Infrastruktur dan Pertanian Diminta Diperkuat

BONDOWOSO, ulas.co.id – Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP) DPRD Kabupaten Bondowoso memberikan sejumlah catatan kritis terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2027.

Pandangan umum fraksi tersebut disampaikan Juru Bicara FPPP DPRD Bondowoso, Bagus Heri Cahyono, dalam rapat paripurna DPRD Bondowoso, Senin (28/9/2026).

FPPP menilai APBD tidak boleh hanya dipandang sebagai kumpulan angka pendapatan dan belanja, tetapi harus menjadi instrumen kebijakan untuk menerjemahkan prioritas pembangunan serta menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat.

Dalam pandangannya, FPPP menyoroti struktur fiskal APBD 2027 yang memproyeksikan pendapatan daerah sekitar Rp1,826 triliun, sementara belanja daerah mencapai sekitar Rp1,910 triliun, sehingga terdapat defisit sekitar Rp83,48 miliar.

BACA JUGA: Madas Sedarah DpcBondowoso Resmi Dilantik Bung Taufik Tekankan Soliditas dan Peran Sosial

Madas Sedarah Bondowoso Luncurkan Ambulans Gratis- Layanan Untuk Masyarakat Tanpa Biaya

Bagus mengatakan, pihaknya memahami bahwa postur tersebut masih berbasis asumsi awal dan menunggu kepastian Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Namun, FPPP meminta penjelasan secara terbuka mengenai struktur riil belanja daerah.

Salah satu sorotan utama adalah dominasi belanja operasi yang disebut mencapai sekitar 78,30 persen atau Rp1,495 triliun dari total APBD.

“Bagaimana kita bisa mewujudkan ketahanan pangan dan kesejahteraan sosial jika akumulasi belanja operasi birokrasi menyedot 78,30 persen anggaran,” kata Bagus dalam pandangan fraksi.

FPPP juga menyoroti belanja pegawai yang mencapai sekitar Rp842,337 miliar, sementara belanja modal hanya sekitar Rp222,115 miliar atau 11,62 persen.

Menurut FPPP, ruang fiskal harus lebih diarahkan untuk kebutuhan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, khususnya pembangunan infrastruktur publik.

Infrastruktur Jadi Sorotan

Bagus menyebut alokasi belanja modal sebesar sekitar Rp222,116 miliar harus mampu menjangkau kebutuhan pembangunan di 23 kecamatan.

Dari angka tersebut, belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sekitar Rp90,721 miliar, gedung dan bangunan sekitar Rp82,443 miliar, serta peralatan dan mesin sekitar Rp41,118 miliar.

FPPP menilai besaran tersebut masih menghadapi tantangan besar karena kondisi infrastruktur di sejumlah wilayah Bondowoso masih membutuhkan perhatian.

Bagus mencontohkan kondisi jalan poros penghubung desa di Kecamatan Botolinggo, Cermee dan Prajekan. Ia juga menyoroti akses menuju Dusun Petong, Desa Kretek, Kecamatan Taman Krocok, yang disebut masih menghadapi keterbatasan akses jalan.

FPPP meminta Dinas BSBK mengubah pola penanganan jalan dari sekadar tambal sulam menuju penganggaran yang lebih terarah melalui program ruas jalan tuntas.

“Warga pinggiran berhak menikmati aspal yang layak dan jembatan penghubung yang kokoh demi keselamatan dan perputaran ekonomi mereka,” tegasnya.

FPPP juga meminta perhatian terhadap pembangunan Jembatan Sentong. Pengalihan arus lalu lintas selama proses pengerjaan dinilai menimbulkan persoalan baru, termasuk meningkatnya beban kendaraan bermuatan tinggi pada sejumlah ruas jalan desa.

Pupuk Gratis Dinilai Harus Diimbangi Irigasi

Sorotan berikutnya diarahkan pada sektor pertanian.

FPPP menilai program bantuan pupuk gratis dan asuransi pertanian perlu dikaji agar benar-benar menjawab persoalan utama petani Bondowoso.

Menurut Bagus, persoalan petani di lahan tadah hujan tidak hanya berkaitan dengan harga pupuk, tetapi juga ketersediaan air.

Karena itu, FPPP mendorong pemerintah daerah menggeser sebagian orientasi anggaran menuju investasi jangka panjang berupa pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, embung serta pompanisasi.

“Memberikan pupuk gratis pada lahan yang kekurangan air di musim kemarau adalah kesia-siaan teknis,” ujarnya.

BACA JUGA: Balap Motor Resmi Jadi Wadah Anak Muda Dandim 0822 dan Wabup Bondowoso Dorong Kurangi Balap Liar

FPPP mendorong agar lahan tadah hujan potensial dapat ditingkatkan indeks pertanamannya dari satu kali panen menjadi dua hingga tiga kali dalam setahun.

Selain itu, FPPP meminta dukungan anggaran untuk sosialisasi dan pengembangan inovasi peternakan MATPECI (Manajemen Ternak Penggemukan Pedet Cepat Menjadi Indukan) sebagai bagian dari penguatan ketahanan pangan.

Target Pertumbuhan Ekonomi Dipertanyakan

FPPP juga mempertanyakan penetapan target makro ekonomi dalam Raperda APBD 2027.

Bagus menyebut terdapat perbedaan antara capaian pertumbuhan ekonomi Bondowoso yang menurut data yang disampaikan fraksi telah mencapai 5,83 persen dengan target yang tercantum dalam rancangan APBD 2027.

FPPP meminta TAPD menjelaskan dasar penetapan target pertumbuhan ekonomi dan investasi tersebut.

“Investasi adalah mesin utama pembuka lapangan kerja baru bagi pemuda pelosok desa,” kata Bagus.

Pendidikan dan Kesehatan

Di sektor pendidikan, FPPP mencermati alokasi sekitar Rp652,386 miliar.

Besarnya anggaran tersebut, menurut FPPP, harus dibarengi dengan peningkatan kualitas layanan, pemerataan guru dan tenaga pendidik, serta dukungan terhadap siswa maupun mahasiswa berprestasi.

FPPP juga menyinggung kasus ambruknya atap gedung perpustakaan SDN Banyuwulu 04, Kecamatan Wringin, yang terjadi pada 23 September 2026.

Bagus meminta Dinas Pendidikan melakukan monitoring langsung terhadap kondisi sarana pendidikan, khususnya bangunan yang rusak berat maupun ringan dan membutuhkan penanganan segera.

Sementara di sektor kesehatan, FPPP mencermati alokasi sekitar Rp516,020 miliar, termasuk anggaran RSUD dr. H. Koesnadi sekitar Rp263,395 miliar.

FPPP memberikan perhatian khusus terhadap rencana pembiayaan melalui utang daerah sebesar Rp45 miliar untuk pengembangan fasilitas RSUD.

FPPP meminta rencana tersebut disertai penjelasan transparan mengenai strategi pengelolaan utang, kemampuan pengembalian, likuiditas, rasio keuangan, serta mitigasi risiko.

Fraksi juga menekankan agar pembiayaan tersebut tidak berdampak pada akses masyarakat miskin terhadap pelayanan kesehatan, termasuk pengguna SPM dan UHC.

FPPP Soroti Kinerja BUMD

Kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) juga menjadi bagian penting dalam pandangan umum FPPP.

Terhadap Perumdam Ijen Tirta, FPPP mengapresiasi kinerja internal perusahaan yang disebut mampu membukukan laba operasional. Namun, fraksi meminta kepastian mengenai kontribusi dan nominal PAD yang dapat disetorkan ke kas daerah.

Sementara terhadap PT Bondowoso Gemilang (PT Bogem), FPPP menyoroti belum adanya kontribusi PAD sebagaimana yang diharapkan dari penyertaan modal daerah.

FPPP meminta agar tidak ada penyertaan modal baru terhadap BUMD yang dinilai belum menunjukkan kinerja yang mampu memberikan manfaat fiskal bagi daerah.

Bagus mengatakan, apabila restrukturisasi tidak mampu menghasilkan perbaikan kinerja, pemerintah daerah perlu mengkaji langkah lebih lanjut terhadap keberlanjutan PT Bondowoso Gemilang, termasuk opsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemiskinan, UMKM hingga Ketertiban

Selain persoalan fiskal dan infrastruktur, FPPP meminta APBD 2027 diarahkan untuk memperkuat penanggulangan kemiskinan, UMKM, perdagangan, ekonomi kreatif dan pariwisata.

Program tersebut, kata Bagus, harus memiliki indikator yang jelas dan dapat diukur, mulai dari peningkatan UMKM naik kelas, akses pasar, investasi, kunjungan wisatawan hingga lama tinggal wisatawan.

FPPP juga menitipkan perhatian terhadap keberadaan pedagang kaki lima di sekitar Alun-Alun Ki Ronggo Bagus Asra agar pembangunan kawasan tidak mengganggu aktivitas ekonomi mereka.

Di bidang keamanan dan ketertiban, FPPP meminta pemerintah daerah mengambil langkah sesuai aturan menyikapi keberadaan sejumlah tempat hiburan malam dan karaoke yang menjadi perhatian masyarakat.

Menurut FPPP, langkah tersebut penting untuk menjaga ketertiban serta mengantisipasi potensi persoalan sosial di tengah masyarakat.

APBD Harus Kembali kepada Rakyat

Menutup pandangan umum fraksi, Bagus menegaskan bahwa APBD 2027 harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“APBD bukan sekadar barisan angka matematika untuk memenuhi syarat administratif. Setiap rupiah di dalam APBD 2027 adalah buah dari keringat rakyat Bondowoso yang harus dikembalikan kepada rakyat,” tegasnya.

FPPP menyatakan siap mengawal pembahasan Raperda APBD 2027 secara lebih detail melalui komisi-komisi DPRD maupun Badan Anggaran.

Fraksi juga meminta pembahasan dilakukan secara terbuka dan transparan, serta setiap kritik dan masukan dapat dijawab secara substantif oleh pihak eksekutif.

Penulis: Redaksi