Pemkab Bondowoso Bersama Kejaksaan Perkuat Pengawalan Desa, Kepala Desa Diingatkan Tertib Kelola Anggaran dan Aset

BONDOWOSO, ulas.co.id – Pemerintah Kabupaten Bondowoso terus memperkuat pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa melalui sinergi bersama Kejaksaan dan Inspektorat. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan pengelolaan keuangan serta aset desa berjalan sesuai regulasi dan terhindar dari persoalan hukum. Kamis (19/11/2026) di pendopo Kecamatan Pujer.
Upaya tersebut menjadi tindak lanjut dari pelaksanaan program Jaga Desa yang sebelumnya telah dilakukan di Kabupaten Bondowoso. Kali ini, pembinaan lebih difokuskan kepada para pengambil kebijakan di tingkat desa, khususnya kepala desa dan camat.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bondowoso, Mahfud Junaedi, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk kolaborasi antara pemerintah daerah dengan Kejaksaan dalam mengawal penyelenggaraan pemerintahan desa.
Menurutnya, kegiatan ini penting untuk memberikan pemahaman kepada kepala desa agar seluruh tahapan penyelenggaraan pemerintahan, mulai dari perencanaan, pendapatan hingga belanja desa, dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
“Intinya kegiatan ini untuk membimbing dan mengawal desa-desa di Kabupaten Bondowoso agar berjalan sesuai regulasi dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” ungkap Mahfud.
Ia menjelaskan, materi pembinaan disampaikan oleh sejumlah narasumber sesuai bidang dan kewenangannya, di antaranya dari Kejaksaan dan Inspektorat. Melalui edukasi tersebut, kepala desa diharapkan semakin memahami aspek administrasi, tata kelola keuangan, serta pertanggungjawaban penggunaan anggaran.
Selain itu, DPMD juga mulai mempersiapkan penyusunan perencanaan desa untuk tahun anggaran 2027. Dalam proses tersebut, pemerintah daerah tidak akan menyamaratakan seluruh desa karena masing-masing memiliki karakteristik dan kondisi geografis serta kebutuhan masyarakat yang berbeda.
Mahfud menegaskan, perumusan kebijakan nantinya akan dilakukan bersama tim dengan mempertimbangkan kondisi riil di lapangan, sehingga perencanaan dan penganggaran dapat lebih proporsional.
“Karena kondisi 209 desa ini berbeda-beda. Ada wilayah yang kondisinya sudah bagus, tetapi ada juga desa yang berada di daerah terpencil dan tandus. Ini tentu perlu dirumuskan bersama agar kebijakannya sesuai dengan kebutuhan masing-masing desa,” jelasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya penertiban dan pengelolaan aset desa, khususnya Tanah Kas Desa (TKD), yang selama ini kerap menjadi perhatian dan menimbulkan polemik, mulai dari persoalan nilai sewa hingga pemanfaatannya.
Menurut Mahfud, pengelolaan TKD harus dilakukan secara tertib, transparan, dan sesuai mekanisme yang telah ditetapkan. Kepala desa juga perlu memahami bahwa pengelolaan aset desa bukan sekadar persoalan administrasi, melainkan berkaitan langsung dengan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat desa.
BACA JUGA: Forum Bondowoso Sehat Perkuat Koordinasi Lintas Sektor Siapkan Verifikasi Kabupaten Kota Sehat 2027
Ia berharap melalui kegiatan tersebut, seluruh kepala desa dapat lebih cermat dalam memahami regulasi, khususnya terkait pendapatan desa, belanja desa, serta pemanfaatan aset.
“Apapun nilainya, berapapun besaran rupiahnya, semuanya harus bisa dipertanggungjawabkan. Karena itu, kepala desa harus benar-benar memahami dan mencermati setiap materi yang disampaikan oleh narasumber,” tegasnya.
Sementara itu, Camat Pujer, Zulfikar, turut menjadi bagian dalam kegiatan pembinaan dan penguatan tata kelola pemerintahan desa tersebut. Keterlibatan pemerintah kecamatan diharapkan dapat memperkuat pendampingan serta koordinasi dengan pemerintah desa dalam menjalankan seluruh program pembangunan.
“Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen bersama untuk mewujudkan pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, tertib administrasi, serta taat terhadap ketentuan perundang-undangan,” tegasnya.
Melalui sinergi pemerintah daerah, Kejaksaan, Inspektorat, dan pemerintah kecamatan, diharapkan seluruh desa di Kabupaten Bondowoso mampu mengelola anggaran dan aset secara profesional demi mendukung pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Penulis: Redaksi


