Tiada Hari Tanpa Bergerak, Bapenda Bondowoso Genjot Monitoring PBB di Kecamatan Tamanan Jambesari dan Maesan

Bondowoso, Ulas.co.id – Komitmen meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) terus ditunjukkan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bondowoso. Kepala Bapenda, Slamet Yantoko, bersama Asisten III Pemkab Bondowoso, Haeriah Yuliati, melakukan monitoring intensif terhadap realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Tamanan dan Kecamatan Jambesari Darus Sholah serta Kecamatan Maesan. Selasa (18/11/2025).

Baca juga: https://ulas.co.id/bupati-bondowoso-berangkatkan-street-parade-drumband-smpn-1-bondowoso-ke-piala-bung-karno-marching-band-open-competition-3-di-blitar/

Slamet Yantoko menegaskan bahwa langkah jemput bola ini merupakan bagian dari upaya memastikan capaian PBB terus bergerak positif menjelang akhir tahun.

“Tiada hari tanpa bergerak. Kami hadir langsung ke kecamatan untuk melihat perkembangan, memberikan pembinaan, sekaligus memastikan tidak ada kendala berarti dalam proses penagihan PBB,” ujarnya.

Baca juga: https://ulas.co.id/penyaluran-blt-dbhcht-tahap-ii-di-bondowoso-71-buruh-pabrik-rokok-terima-bantuan-pemerintah-tegaskan-tanpa-potongan/

Menurut Slamet, beberapa kecamatan menunjukkan progres baik, namun tetap diperlukan dorongan agar seluruh desa mampu memenuhi target yang telah ditetapkan. Monitoring lapangan dinilai penting untuk mengetahui kondisi riil serta mempercepat penyelesaian permasalahan administratif maupun teknis.

Dengan gerakan intensif ini, Bapenda optimis realisasi PBB Bondowoso dapat tercapai maksimal.

“Kami akan terus bergerak. Setiap hari harus ada progres,” tutur Slamet.

Baca juga: https://ulas.co.id/bondowoso-perkuat-regulasi-dan-kolaborasi-lintas-sektor-untuk-percepatan-eliminasi-tbc/

Keluhan dan Masukan Para Kepala Desa Terkait Pengelolaan SPPT dan Pelayanan

Para Kepala Desa menyampaikan sejumlah keluhan serta masukan strategis kepada Kepala Bapenda, Slamet Yantoko, terkait pelaksanaan pemutakhiran data SPPT dan pelayanan perpajakan daerah. Adapun beberapa poin penting yang menjadi perhatian adalah sebagai berikut:

Lambatnya Pemutakhiran Data SPPT. Para kades menyoroti masih seringnya terjadi data SPPT yang ganda (dobel) akibat proses pemutakhiran yang berjalan lambat.

“Kondisi ini tidak hanya menghambat pelayanan administrasi desa, tetapi juga berdampak langsung pada penyaluran pupuk bersubsidi yang mensyaratkan data kepemilikan lahan yang valid,” terangnya.

Baca juga: https://ulas.co.id/pemkab-bondowoso-bentuk-kader-moderasi-beragama-untuk-perkuat-kerukunan-pelajar/

Usulan Persyaratan Pelunasan SPPT pada Layanan Perbankan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak, para kades mengusulkan agar setiap layanan perbankan terkait kredit mewajibkan lampiran bukti pelunasan SPPT sebagai salah satu persyaratan.

” Langkah ini dinilai mampu mendorong tertib administrasi dan meningkatkan pendapatan daerah,” ungkapnya.

Baca juga: https://ulas.co.id/bapenda-bersama-asisten-pemkab-bondowoso-gencarkan-monitoring-pajak-temukan-15-potensi-objek-baru/

Layanan Pemecahan SPPT Pasca PTSL

Setelah pelaksanaan PTSL, banyak warga yang membutuhkan penyesuaian SPPT sesuai dengan bidang tanah terbaru.

Oleh karena itu, para kades meminta percepatan layanan pemecahan SPPT pasca PTSL untuk meminimalisir potensi konflik pertanahan di tingkat desa.

Penyesuaian NJOP yang Masih Mengacu Tarif Lama. Para kades juga mengeluhkan bahwa NJOP di sejumlah wilayah masih menggunakan tarif lama, yang tidak lagi relevan dengan perkembangan nilai tanah saat ini.

“Mereka meminta adanya evaluasi dan penyesuaian agar perhitungan pajak lebih akurat dan berkeadilan,” keluhnya.

Baca juga: https://ulas.co.id/pemkab-bondowoso-buka-job-fair-2025-wujudkan-angkatan-muda-pekerja-tangguh-menuju-bondowoso-berkah/

Pelibatan Unsur Babinsa/Bhabinkamtibmas dalam Penagihan Lapangan

Untuk meningkatkan efektivitas penagihan serta menjaga situasi kondusif, para kades menyarankan agar unsur Babinsa atau Bhabinkamtibmas turut dilibatkan dalam proses penagihan SPPT di lapangan.

“Keterlibatan aparatur keamanan dinilai dapat memperkuat koordinasi serta memberikan rasa aman selama proses penagihan,” ujarnya.

Baca juga: https://ulas.co.id/bupati-ahw-dan-bpn-kabupaten-bondowoso-tandatangani-mou-pemasangan-patok-batas-tanah-serentak/

Seluruh keluhan dan masukan tersebut disampaikan dengan harapan agar Bapenda dapat melakukan evaluasi serta perbaikan layanan, sehingga proses pemutakhiran data, penagihan, dan pengelolaan pajak daerah dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Slamet juga mengatakan bahwa di 2026 akan ada catur wulan panutan pembayaran PBB bagi pegawai (ASN dan BUMN/D), dan segera di kembangkan panutan untuk jajran TNI /Polri dalam membayar PBB.

“Kita juga ada program layanan jemput bola,” ungkapnya.

Baca juga: https://ulas.co.id/peternakan-banjuran-melesat-inovasi-respons-cepat-dan-dukungan-pemerintah-jadi-kunci-keberhasilan/

Ia menambahkan, PELITA PBB-P2 (Pekan Layanan Terpadu Perbaikan Data PBB-P2)

Melambangkan pencerahan bagi wajib pajak dan semangat pelayanan terang dari Bappenda.

“Menyalakan Semangat Tertib Pajak dari Desa,” tambahnya.

Baca juga: https://ulas.co.id/pemkab-bondowoso-gencarkan-pengawasan-pajak-hotel-dan-restoran-temuan-bpk-capai-puluhan-juta-rupiah/

SI TERPADU PBB-P2 (* Sistem Terpadu Perbaikan Data PBB-P2) menunjukkan kolaborasi antara Bappenda, Kecamatan, dan Desa dalam satu sistem layanan langsung.

“Mendekatkan Layanan, Menata Data, Meningkatkan PAD,” pungkasnya.

Baca juga: https://ulas.co.id/sekda-bondowoso-apresiasi-tiga-kecamatan-capai-100-pajak-siapkan-strategi-kolaboratif-tingkat-desa/

Baca juga: https://ulas.co.id/baru-dilantik-kepala-bapenda-bondowoso-gercep-dorong-optimalisasi-pbb-dan-bphtb-untuk-perkuat-pad-2025/

Sementara itu, Asisten III Pemkab Bondowoso, Haeriah Yuliati, memberikan apresiasi terhadap kerja keras jajaran Bapenda dan pemerintah kecamatan. Ia mengingatkan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mencapai target PAD.

“Pendapatan daerah adalah tanggung jawab bersama. Kami mendorong pemerintah kecamatan dan desa untuk terus proaktif, karena keberhasilan PBB akan berdampak langsung pada pembangunan di Bondowoso,” tegasnya.

Kunjungan monitoring ini juga diisi dengan evaluasi data, pengecekan langsung progres penagihan, serta diskusi bersama perangkat kecamatan dan desa terkait strategi percepatan.

Penulis: Redaksi