Distribusi Bantuan Pangan di Curahdami Dikawal Ketat, 5.824 Warga Terima Haknya Tanpa Kendala
Camat Curahdami bersama Kapolsek dan Babinkamtibmas, Babinsa, serta penerima manfaat saat pendistribusian bahan pangan (foto dok: Yusi Ulas.co.id)
Bondowoso, Ulas.co.id — Penyaluran bantuan pangan di Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso, mendapat pengawalan ketat dari jajaran Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika). Langkah ini dilakukan guna memastikan bantuan pemerintah tersalurkan secara transparan, tepat sasaran, dan bebas dari penyimpangan.
Pemantauan distribusi bantuan alokasi Februari hingga Maret 2026 tersebut digelar pada Selasa (21/4/2026) sejak pukul 09.30 WIB. Kegiatan berlangsung serentak di berbagai titik penyaluran yang tersebar di seluruh desa dan kelurahan di wilayah Curahdami.
Sejumlah unsur terlibat langsung dalam pengawasan, di antaranya Camat Curahdami Guruh Purnama, Kapolsek Curahdami AKP Muktamar, jajaran Bhabinkamtibmas, serta Babinsa Koramil 0822/02 Curahdami. Kolaborasi lintas sektor ini menjadi wujud sinergi dalam mengawal program strategis pemerintah agar berjalan optimal di lapangan.
Kapolsek Curahdami AKP Muktamar menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen memastikan seluruh proses distribusi berjalan sesuai aturan dan benar-benar menyentuh masyarakat yang berhak menerima.
“Pengawasan ini untuk memastikan bantuan tersalurkan dengan tertib, lancar, dan tepat sasaran,” ujarnya.
Berdasarkan data yang dihimpun, total penerima bantuan pangan di Kecamatan Curahdami mencapai 5.824 warga yang tersebar di 12 wilayah administrasi. Setiap penerima mendapatkan 20 kilogram beras dan 4 liter minyak goreng yang disalurkan secara bertahap.
Rinciannya meliputi Kelurahan Curahdami sebanyak 457 penerima, Desa Curahpoh 424 penerima, Desa Jetis 973 penerima, Desa Kupang 260 penerima, Desa Locare 300 penerima, Desa Pakuwesi 483 penerima, Desa Panambangan 778 penerima, Desa Petung 506 penerima, Desa Poncogati 508 penerima, Desa Selolembu 552 penerima, Desa Sumber Salak 401 penerima, serta Desa Sumber Suko 182 penerima.
Dari hasil pemantauan di lapangan, seluruh proses penyaluran berjalan aman dan tertib tanpa kendala berarti. Tidak ditemukan adanya pelanggaran, sehingga bantuan dapat diterima masyarakat dengan baik sesuai peruntukannya.
Pengawasan intensif ini menegaskan komitmen pemerintah daerah bersama aparat keamanan dalam menjaga akuntabilitas program bantuan sosial, sekaligus memastikan kehadiran negara benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
Penulis: Redaksi
