Komisi III DPRD Dorong Anggaran Pemeliharaan Jalan Ditambah, Kadis BSBK: Perawatan Rutin Jadi Prioritas 2026

Ketua komisi III DPRD Bondowoso bersama Kepala Dinas BSBK Bondowoso saat usai rapat (foto dok: Yusi Ulas.co.id)

Bondowoso, ulas.co.id – Komisi III DPRD Kabupaten Bondowoso mendorong Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi (BSBK) untuk memperkuat anggaran pemeliharaan jalan agar kerusakan tidak semakin parah dan usia infrastruktur menjadi lebih panjang.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi III DPRD Bondowoso, Sutriono, usai rapat pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 bersama Dinas BSBK di ruang Komisi III DPRD Bondowoso, Senin (6/7/2026).

Menurut Sutriono, program penanganan jalan melalui kegiatan rekonstruksi (recon) dan rehabilitasi (rehab) perlu diimbangi dengan pemeliharaan rutin terhadap ruas jalan yang kondisinya masih baik.

“Harapan kami, program penanganan jalan ini dimaksimalkan. Tahun 2025 anggarannya sekitar Rp56 miliar, namun masih ada beberapa paket yang belum terlaksana karena kendala regulasi. Yang paling penting, jalan yang sudah dibangun jangan sampai dibiarkan tanpa pemeliharaan hingga akhirnya rusak lagi,” ujarnya.

BACA JUGA: https://ulas.co.id/diduga-korsleting-listrik-rumah-warga-di-desa-batu-salang-bondowoso-ludes-terbakar-kerugian-ditaksir-rp250-juta/

Ia menilai pola pembangunan jalan selama ini masih terlalu berfokus pada pembangunan baru, sementara pemeliharaan rutin belum menjadi perhatian utama.

“Masyarakat berpikir sederhana. Ketika ada lubang kecil, kenapa tidak langsung diperbaiki? Jangan menunggu sampai kerusakannya melebar lalu baru direhabilitasi. Pemeliharaan rutin harus diperkuat agar jalan tetap mantap,” katanya.

Selain itu, Sutriono juga menyoroti pentingnya pembangunan dan normalisasi drainase yang harus menjadi satu kesatuan dengan pembangunan jalan.

“Kalau hanya badan jalan yang dibangun tanpa memperbaiki drainase, saat musim hujan kerusakan akan cepat terjadi. Ke depan pembangunan jalan harus disertai penanganan drainase agar umur jalan lebih panjang,” tegasnya.

BACA JUGA: https://ulas.co.id/dandim-0822-bondowoso-perkuat-sinergi-dengan-pkdi-dan-forum-kdkmp-serta-media-untuk-dukung-pembangunan-desa/

Komisi III juga meminta Dinas BSBK menindaklanjuti sejumlah catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), seperti kekurangan volume pekerjaan maupun kelebihan pembayaran, agar tidak terulang pada pelaksanaan proyek berikutnya.

Di sisi lain, Sutriono mendukung program hibah aspal kepada masyarakat. Namun ia meminta bantuan material tersebut juga disertai pendampingan teknis dari Dinas BSBK.

“Masyarakat siap bergotong royong, tetapi perlu dibekali cara penambalan jalan yang benar. Jangan hanya diberi material, tetapi juga diberikan bimbingan teknis agar hasilnya berkualitas dan lebih awet,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas BSBK Bondowoso, Ansori, ST, mengatakan pihaknya sejalan dengan arahan Komisi III DPRD maupun kebijakan kepala daerah yang menjadikan pemeliharaan rutin jalan sebagai prioritas.

“Pemeliharaan rutin menjadi skala prioritas. Kepala daerah meminta kami memaksimalkan pemeliharaan agar kerusakan jalan tidak semakin besar dibanding tahun sebelumnya. Karena itu kami juga berharap ada dukungan penambahan anggaran untuk kegiatan pemeliharaan rutin,” kata Ansori.

BACA JUGA: https://ulas.co.id/bosda-madin-rp42-miliar-resmi-cair-wabup-bondowoso-pendidikan-keagamaan-tetap-jadi-prioritas-di-tengah-efisiensi-anggaran/

Ia mengakui anggaran pemeliharaan yang tersedia saat ini belum mampu menjangkau seluruh kebutuhan jalan kabupaten yang mengalami kerusakan.

 

“Selama ini anggaran hanya mampu memenuhi sebagian kebutuhan. Oleh karena itu kami didorong untuk menyusun usulan tambahan anggaran agar pemeliharaan bisa lebih optimal,” jelasnya.

Ansori juga menjelaskan masih terdapat beberapa paket pekerjaan yang belum terlaksana akibat proses pengadaan. Namun secara keseluruhan, realisasi kegiatan tahun 2026 telah mencapai sekitar 98 hingga 99 persen.

Terkait program hibah aspal, Ansori menyebut masyarakat maupun pemerintah desa dapat mengajukan permohonan bantuan apabila telah memiliki kesiapan tenaga kerja dan material pendukung.

“Kabupaten menyiapkan material aspal, sedangkan tim kami akan turun ke lapangan untuk menghitung kebutuhan sesuai kondisi ruas jalan. Tahun 2025 kami memperoleh hibah sekitar 250 drum aspal yang telah didistribusikan ke beberapa lokasi. Awal tahun 2026 program ini sudah mulai berjalan,” pungkasnya.

Penulis: Redaksi

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *