Dinsos P3AKB Bondowoso Optimistis Serapan Anggaran Tembus 96 Persen
BONDOWOSO, ulas.co.id – Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AKB) Kabupaten Bondowoso mencatat realisasi anggaran semester pertama 2026 sebesar 47,6 persen. Angka tersebut masih berada di bawah 50 persen karena terdapat anggaran yang bersumber dari APBN melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) yang pencairannya baru dapat diproses mulai Juli.
Kepala Dinsos P3AKB Bondowoso, dr. Moh. Imron, menjelaskan, keterlambatan pencairan tersebut turut memengaruhi persentase serapan anggaran pada periode Januari hingga Juni 2026.
“Semester pertama ini tertera 47,6 persen. Kenapa masih 47 atau di bawah 50 persen? Karena ada anggaran yang bersumber dari APBN, namanya DAK Nonfisik BOKB untuk operasional keluarga berencana, itu baru turun yang pertama di bulan Mei,” ujar Imron, Rabu (12/8/2026), usai rapat kerja bersama Komisi IV DPRD Bondowoso.
BACA JUGA: Bapperida-bondowoso-fokus-evaluasi-target-rpjmd-dan-inovasi-di-tengah-keterbatasan-fiskal
Menurutnya, setelah dana tersebut tersedia, proses pencairan dan pelaksanaan kegiatan baru dapat dilakukan pada Juli. Perkembangan serapan pun menunjukkan peningkatan cukup signifikan.
“Hingga 10 Agustus kemarin, sudah 59 persen penyerapan anggaran Dinas Sosial P3AKB,” jelasnya.
Memasuki semester kedua, yakni Juli hingga Desember 2026, Dinsos P3AKB optimistis mampu mengoptimalkan pelaksanaan program dan penyerapan anggaran. Terlebih, terdapat sejumlah anggaran yang cukup besar, termasuk yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dan dukungan anggaran dari pemerintah pusat.
Imron menargetkan realisasi anggaran hingga akhir tahun dapat melampaui capaian tahun sebelumnya.
“Kita yakin maksimal, lebih optimal. Mudah-mudahan bisa di atas 96 persen dibanding tahun 2025,” katanya.
Selain mengevaluasi realisasi anggaran 2026, rapat kerja bersama Komisi IV DPRD Bondowoso juga membahas penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2027.
BACA JUGA: Camat-curahdami-pantau-langsung-kesiapan-upacara-hut-ri-ke-81
Dalam pembahasan tersebut, perangkat daerah didorong agar lebih cermat dalam menentukan prioritas program, kegiatan, dan subkegiatan yang benar-benar mendukung tema pembangunan Kabupaten Bondowoso tahun 2027.
Adapun tema pembangunan 2027 diarahkan pada penguatan kesejahteraan sosial dan ketahanan pangan. Karena itu, Dinsos P3AKB diminta memastikan program yang dirancang tidak hanya mendukung Asta Cita, penguatan Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta program unggulan Bupati, tetapi juga selaras dengan tema pembangunan daerah.
“Prinsipnya, kita memang diharapkan dengan adanya keterbatasan fiskal ini, OPD atau perangkat daerah melakukan inovasi,” tutur Imron.
Ia menegaskan, inovasi yang dibutuhkan tidak sebatas menciptakan program atau aplikasi baru yang bersifat aplikatif. Lebih dari itu, inovasi juga harus diwujudkan melalui optimalisasi sumber daya dan penguatan kolaborasi.
Dinsos P3AKB, lanjutnya, perlu memperkuat koordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya, instansi vertikal, maupun berbagai pihak terkait untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program dan kinerja pelayanan kepada masyarakat.
“Bukan hanya inovasi yang bersifat aplikatif, tetapi juga bagaimana bisa mengoptimalkan kolaborasi, berkoordinasi dengan dinas lain, kemudian dengan instansi vertikal dan para pihak yang lain untuk meningkatkan kinerja,” pungkasnya.
Penulis: Redaksi
