Langkah Bijak di Ijen: Lingkungan Lestari, Masyarakat Sejahtera
Bupati Bondowoso didampingi Wabup, Sekda dan Ketua DPRD saat usai rapat koordinasi bersama forkopimda di pendopo RBA (foto dok: Yusi Ulas.co.id)
Bondowoso, Ulas.co.id – Pemerintah terus berupaya menyelesaikan berbagai persoalan perizinan wisata di kawasan Ijen dengan pendekatan kolaboratif dan solutif.
Dalam pertemuan yang digelar hari ini, berbagai pihak duduk bersama membahas isu-isu strategis seperti alih fungsi lahan, penanaman kembali, konservasi lingkungan, hingga dampak sosial terhadap masyarakat sekitar.
“Yang paling pokok adalah bagaimana persoalan izin wisata ini bisa diselesaikan dengan solusi terbaik. Kita ingin kegiatan penanaman tetap berjalan, lingkungan terjaga, dan yang paling penting, kesejahteraan masyarakat meningkat,” ungkap Bupati Bondowoso Abdul Hamid Wahid dalam pertemuan tersebut. Senin (4/8/2025).
Sebagai langkah lanjutan, Bupati Hamid Wahid menambahkan bahwa pemerintah berencana mengadakan pertemuan teknis terbatas pada minggu depan. Pertemuan ini akan melibatkan tokoh masyarakat, pihak perkebunan, dan instansi terkait lainnya. Fokus utama pertemuan adalah merumuskan kebijakan teknis, termasuk kriteria tanaman tegak yang diwajibkan minimal 40% dari total luasan lahan yang dikelola.
“Insyaallah minggu depan akan kita bahas lebih teknis. Kita akan libatkan semua pemangku kepentingan agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kondisi lapangan,” tambahnya.
Pemerintah juga menegaskan, pentingnya menjaga fungsi ekologis hutan sebagai kawasan konservasi, sembari membuka ruang bagi masyarakat untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari sektor wisata. Langkah-langkah yang dibahas termasuk pembatasan penggunaan alat seperti sound horeg yang belakangan menuai keluhan karena dianggap mengganggu kenyamanan masyarakat.
“Kita tidak melarang, tapi kita ingin mengatur. Misalnya soal kebisingan, kita bisa pertimbangkan pembatasan desibel, atau menentukan zona tertentu yang diperbolehkan untuk penggunaan alat tersebut,” jelasnya.
Kehadiran wisata memang membawa manfaat ekonomi, namun jika tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan konflik kepentingan. Oleh karena itu, pemerintah menegaskan bahwa solusi yang diambil ke depan harus adil, berkelanjutan, dan berbasis pada dialog dengan masyarakat.
“Kita ingin menyusun sikap dan aksi yang paling pas, menyeluruh, dan manusiawi. Lingkungan tetap terjaga, masyarakat tetap bisa hidup sejahtera. Itulah arah kita,” tegasnya. (Yus)
