Tanggapi Audiensi Ratusan PTT Dengan Komisi IV DPRD Bondowoso: Begini Penjelasan PJ Sekda
PJ Sekda Bondowoso Haeriah Yuliati menanggapi audiensi ratusan PTT dengan komisi IV DPRD saat usai rapat paripurna di gedung DPRD setempat (foto dok: YUSI)
Bondowoso, Ulas.co.id – PJ Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bondowoso Haeriah Yuliati menanggapi audiensi antara ratusan Pegawai Tidak Tetap (PTT) dengan Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bondowoso. Sabtu (29/06/2024) di Kantor DPRD setempat.
Menanggapi hal tersebut, Penjabat Sekertaris Daerah (PJ Sekda) Kabupaten Bondowoso, Haeriah Yuliati mengatakan, bahwa belum terbukanya formasi P3K untuk kalangan PTT terkait dengan terkendala aturan.
“Sejatinya kalau Pemkab sendiri ingin segera tuntas, karena dari sisa itu harus memang. Sedangkan kalau dari Menpan, kita bisa menuntaskan. Tapi memang ada pilihan, Menpan itu sudah memberikan beberapa solusi. Kalaupun tidak penuh waktu, bisa paruh waktu,” jelasnya.
Pj. Sekda juga mengatakan, di satu sisi Pemkab dibatasi oleh aturan, dimana pada tahun 2025 nanti, belanja pegawai daerah tidak boleh lebih dari 30% total anggaran.
“Sementara saat ini sudah mencapai di angka 37%, maka itu yang menjadi pertimbangan kita bagaimana kita nanti bisa mengakomodir. Sudah barang tentu ini butuh waktu,” ungkapnya.
Haeriah juga menyampaikan, bahwa untuk tahun 2024 pihaknya masih fokus pada tenaga kesehatan.
“Karena memang selama kurun waktu 2 tahun terakhir, mulai tahun 2021-2022 itu kita fokus di dunia pendidikan, sehingga terangkat P3K sebanyak hampir 2000-an, jadi di angka 1900 sekian. Itu bukan jumlah yang sedikit untuk belanja pegawai kita, sementara di Dinas Kesehatan itu masih ada sekitar 900an tenaga Non ASN yang belum istilahnya tersentuh secara maksimal,” ujarnya.
Sedangkan untuk insentif PTT, lanjut Haeriah, itu juga harus berhitung. Karena jumlah PTT tersebut bukan hanya 107 seperti yang mereka sampaikan.
“Itu kan hanya yang SMP saja, tapi kalau dihitung secara keseluruhan jumlah tenaga Non ASN di lingkup Dinas Pendidikan itu masih cukup banyak, sekitar kurang lebih 700 sampai 900-an. Belum lagi juga ada Non-ASN yang dilingkup OPD,” urainya.
Sementara ini, Non ASN yang masih terdata kurang lebih sekitar 3000 secara keseluruhan, baik itu yang di kesehatan, pendidikan maupun di tehnik.
“Nah untuk memberikan intensif kita tidak bisa istilahnya si A diberi sedangkan lainnya tidak, sementara kondisi Fiskal kita kalau di P-APBD kita tidak memungkinkan untuk melakukan itu,” tegasnya.
Meski demikian, Haeriah menegaskan akan segera menghitung di APBD 2025.
“Berapa kira-kira jumlah kebutuhan jika ada kenaikan insentif,” pungkasnya. (Yus)
