Plt Kadisdik Bondowoso Hadiri Acara Peringatan Hari Pendidikan Nasional Yang Bertema “Bergerak Bersama Melanjutkan Merdeka Belajar”

Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso Anisatul Hamidah saat diwawancarai media Ulas.co.id (foto: YUSI)

Bondowoso, Ulas.co.id – Plt Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso, Anisatul Hamidah menghadiri acara peringatan Hari Pendidikan Nasional, kali ini bertema “Bergerak Bersama Melanjutkan Merdeka Belajar”, Kamis (02/05/2024) bertempat di Alun-alun Ki Bagus Asra Bondowoso.

Usai menggelar peringatan Hardiknas Anisatul Hamidah menjelaskan, klunya sesuai dengan yang disampaikan dalam juknis upacara peringatan hardiknas yang temanya adalah Bergerak Bersama Melanjutkan Merdeka Belajar.

“Jadi kurikulum merdeka ini sudah ditetapkan oleh Mas menteri bahwa ini menjadi kurikulum yang akan kita ikuti, hari ini pada saat dicanangkan waktu itu mas menteri menyampaikan, silahkan lembaga itu mau mengikuti secara 100% untuk kurikulum Merdeka ataukah mengikuti 50% ataukah masih menggunakan kurikulum 13 itu dipersilakan,” jelasnya.

Anisatul Hamidah juga mengatakan, jadi ternyata testimoni dari ribuan lembaga sesuai dengan hasil rapor dengan Provinsi Jawa Timur bahwa lembaga-lembaga ini merasa dimudahkan dengan plat formnya.

“Kita mengajar dengan isu-isu yang diangkat dalam kurikulum Merdeka sehingga kurikulum mereka itu berangkatnya dari potensi, bukan berangkat dari masalah sehingga kurikulum Merdeka itu memudahkan guru memudahkan anak didik sehingga mereka itu potensi yang dimaksimalkan, guru itu kemampuannya itu juga dimaksimalkan. Sehingga sekali lagi kurikulum merdeka itu berangkat dari akses perangkat dari potensi sehingga sesuai dengan kemampuan anak didik dan sesuai dengan kemampuan guru dan di situ juga kita dimudahkan adanya proses pemerintah mengajar, itu saling berbagi berekspektif deskripsi baik dari lembaga-lembaga lain ada video di situ semuanya bisa disiapkan,” terangnya.

Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa kurikulum merdeka itu meruwatkan, kata Anis. Itu mungkin menurutnya kurang tepat.

“Karena justru kurikulum Merdeka ini mengajak kita menyiapkan anak-anak kita memaksimalkan aset dan potensi yang ada, saya kira tinggal menyesuaikan saja mungkin kaget, karena harus laporan menggunakan pendekatan teknologi digital semuanya serba digitalisasi agar rapor pendidikan, kemudian lembaga itu sehingga di situ fokusnya bagaimana penguatan kapasitas penguatan kapabilitas dari seluruh tenaga pendidik dan kependidikan itu yang memang sebuah keniscayaannya tidak bisa dihindari mau tidak mau ya harus mau bisa nggak bisa ya harus bisa,” ungkapnya.

Akan tetapi, lanjut Anisatul Hamidah. Itu semuanya adalah proses, sifatnya hanya membersamai para tenaga pendidik dan kependidikan untuk terus siap sehingga terus pacu supaya guru penggerak semakin banyak sekolah penggerak semakin banyak mereka semakin banyak membuat aksi nyata di lapangan.

“Sekali lagi pendekatannya adalah pendekatan potensi yang ada di kearifan lokal masing-masing,” ujarnya.

Ia berharap kepada sekolah untuk melihat data dapodiknya, ada namanya data residu yang tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi ke SMA.

“Itu akan kita sisir makanya Pak Bupati mencanangkan juga dengan stop kebodohan, melahirkan kebodohan kalau orang tua mungkin lulusan SMP anak-anaknya juga harus minimal SMA dan bahkan perguruan tinggi, bahkan kita sudah bekerjasama dengan paguyuban perguruan tinggi se-bondowoso. Itu untuk supaya kita semua memastikan anak-anak kita melanjutkan sekolah melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi yang lebih tinggi lagi,” harapnya.

Ia juga menghimbau kepada kepala-kepala sekolah nanti ketika anak-anak lulus agar di update, kalau misalnya sekarang lulus SD nanti begitu mendapatkan ijazah kalau KK nya di-update semua lulus SMP.

“Saya yakin angka rata-rata lama sekolah kita akan naik, hari ini kita memang tidak bisa sendiri semuanya itu harus selalu sinergitas kolaborasi dengan Dinas Sosial P3AKB itu ada sekolah siaga, kependudukan itu adalah untuk supaya anak-anak kita tidak menikah di usia anak tidak stunting, dengan Dinas Kesehatan itu ada upaya-upaya untuk supaya anak-anak kita tetap tidak stunting anak-anak kita bisa mengkonsumsi makanan-makanan bergizi, dengan BPPD itu ada sekolah siaga bencana siap sekolah tangguh bencana. Juga dengan DLH itu juga ada sekolah Adiwiyata,” bebernya.

Lebih lanjut Plt. Kadisdik yang juga Kadis Sosial P3AKB, jadi kita kolaborasi itu menjadi nomor satu eksternal cross starting internal itu menjadi bagian yang harus terus dibangun.

“Nah termasuk juga dengan tokoh-tokoh masyarakat, terima kasih apresiasi kepada seluruh masyarakat Organisasi Himpaudi, GTKI, PGRI, MKKS dan seluruh organisasi yang bergerak di bidang pendidikan. Karena memang kita harus terus bersama para guru bisa melihat bisa berselancar di dunia maya, mau mencari model pembelajaran seperti apa saja ada di situ mau mencari istilahnya rencana pembelajaran yang seperti apa tinggal mengunduh, mudahkan kita itu dimudahkan dengan platform kita mengajar, artinya contoh mengajarnya kemudian juga persiapan atau mengajarnya sehingga anak-anak itu belajar dengan menyenangkan,” tegasnya.

Jadi untuk khusus saat ini salah satu contoh pihaknya punya “Wajar Siaga” dan di Permendikbud ristek itu ada yang namanya Tim Pencegahan dan Peranan Kekerasan.

“Sehingga wajib di setiap satuan pendidikan itu ada tim, titik-titiknya itu kita sudah 90% lebih, kita lakukan percepatan untuk memastikan bahwa ketika ada pengaduan kekerasan di sekolah itu ada tim yang menangani kalau sekolah ternyata tidak mampu menangani, ya kita kolaborasi dengan OPD yang pengampunya,” pungkasnya. (Yus)