Bondowoso Menggema ke Dunia: Kolaborasi Bupati, BGN & TNI Wujudkan Revolusi Gizi Nasional di SPPG 2025
Deputi BGN dan Bupati Bondowoso serta Dandim 0822 dan Waka Polres, asisten II, Kadispertan Bondowoso saat menghadiri peresmian SPPG di Dadapan kecamatan Grujugan (foto dok: Yusi Ulas.co.id)
Bondowoso, Ulas.co.id – Hari ini menjadi titik penting dalam sejarah pelayanan gizi pendidikan di Indonesia. Pemerintah Kabupaten Bondowoso bersama Badan Gizi Nasional dan Kodim 0822 meresmikan dan melakukan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan SPPG (Makan Bersih / Makan Bergizi Gratis) selama rangkaian seleksi SPPG di tingkat daerah. Dengan dukungan penuh dari Pemkab dan TNI, Bondowoso menjadi contoh global dalam mewujudkan hak gizi peserta didik secara inklusif dan berkualitas.
Pernyataan Bupati Bondowoso: “Gizi Anak dan Kualitas Layanan, Prioritas Utama Kita”
Bupati Bondowoso, Abdul Hamid Wahid, dalam sambutannya menyampaikan bahwa program SPPG bukan sekadar program suplementasi, melainkan bagian dari visi merah putih untuk mewujudkan generasi emas 2045 yang sehat dan terdidik.
“Kami menegaskan bahwa tidak ada kompromi terhadap kualitas gizi dan kebersihan makanan. Bila ada kecacatan dalam pelaksanaan, itu bukan karena semangat yang kurang, tetapi karena sistem yang belum sempurna, dan sistem itu harus kita perbaiki bersama,” jelasnya.
AHW juga menyatakan bahwa sebagai bupati, ia siap turun langsung ke lapangan, tidak hanya di pusat kota Bondowoso, tetapi juga ke kecamatan-kecamatan terpencil, agar distribusi SPPG benar-benar merata dan tidak ada daerah tertinggal.
“Saya akan mengunjungi setiap dapur SPPG, menemui para juru masak, pengawas, hingga siswa, agar tidak ada pihak yang merasa diabaikan,” tegasnya.
Ia menekankan pula bahwa pengawasan bukan hanya internal pemerintah, tetapi juga dari masyarakat, orang tua, dan lembaga independen.
“Partisipasi publik adalah penjaga terbaik dari kualitas layanan,” ujarnya.
Sementara itu, Deputi Bada Gizi Nasional (BGN) Suwitnyo / Nyoto: “Evaluasi Nasional, Standar Proteksi, Mitigasi Risiko”
Deputi Badan Gizi Nasional, yang dalam konteks ini Suwitnyo / Nyoto, memberikan penekanan bahwa kunjungan ini bukan seremonial belaka, melainkan bentuk tanggung jawab institusi pusat.
“Saya datang bersama tim di hari libur ini untuk memperlihatkan bahwa BGN serius. Kami ingin program makan bergizi gratis ini bukan proyek sesaat, tetapi menjadi standar pelayanan nasional, ” Katanya.
Menurutnya, banyak permasalahan yang muncul tidak karena niat buruk, melainkan kekurangan dalam pelaksanaan prosedur. Oleh karenanya, pihak BGN akan mengadakan evaluasi menyeluruh, menyempurnakan SOP, dan memperkuat mitigasi risiko, termasuk potensi keracunan.
“Prosedur harus dilaksanakan tanpa kompromi. Bila ada titik lemah, itu harus segera diperbaiki. Kami hadir agar tidak ada celah yang terlewat dari dapur sampai piring peserta,” tegasnya.
Deputi juga mengajak institusi pemerintah daerah, TNI, Polri, hingga masyarakat untuk bersama-sama membangun sistem pengawasan yang transparan dan akuntabel.
Ditempat yang sama Dandim 0822 Bondowoso berkomitmen TNI dalam Mendukung Layanan Gizi Nasional.
Komandan Kodim 0822 Bondowoso, Letkol Arh Achmad Yani, SE, M.Han, menyatakan bahwa Kodim 0822 telah mempersiapkan personel dan infrastruktur pendukung agar layanan SPPG berjalan lancar dan aman.
“Kami telah menyiapkan dapur SPPG yang berjalan, mendukung distribusi, dan menyediakan personel TNI sebagai pengawal logistik, agar gizi benar-benar merata ke seluruh lapisan masyarakat.”
Dalam liputan sebelumnya, Dandim juga telah menyampaikan bahwa program Makan Bergizi Gratis akan melayani tidak hanya siswa PAUD-TK-SMA, tetapi juga balita dan ibu hamil, dan bahwa menu dirancang fleksibel sesuai kebutuhan lokal.
Dandim menegaskan bahwa TNI tidak hanya bertugas menjaga keamanan, tetapi juga turut dalam misi sosial pembangunan manusia melalui dukungan terhadap gizi nasional.
Sebagai tuan rumah program nasional, Bondowoso menjadi sorotan media nasional maupun internasional sebagai model integrasi antara pemerintah lokal, lembaga nasional, dan militer dalam pelayanan publik.
“Program ini dianggap sebagai inovasi pelayanan publik di bidang gizi pendidikan yang selama ini sering sulit diintegrasikan dengan aspek logistik, keamanan, dan pengawasan,” terangnya.
Banyak pengamat luar negeri dan lembaga donor internasional memandang SPPG di Bondowoso sebagai salah satu eksperimen sukses atas kolaborasi multi-pihak dalam pembangunan kesehatan dan pendidikan.
Bondowoso dalam Peringkat “Barometer Gizi Pendidikan” ini akan dikenang sebagai titik di mana Bondowoso menjadi barometer nasional dan internasional dalam implementasi layanan gizi pendidikan. Dari pernyataan Bupati yang tak ingin kompromi, Deputi BGN yang mengusung evaluasi dan standar proteksi, hingga Dandim yang siap mendukung operasional. Semuanya menegaskan bahwa SPPG bukan sekadar slogan, melainkan karya nyata kolaboratif yang dituntut untuk unggul dan bertahan lama.
Bondowoso telah menulis sejarah baru: bahwa pelayanan gizi berkualitas adalah hak warga negara, bukan hanya cita-cita, dan bahwa keberhasilan negara diukur dari seberapa baik anak-anaknya diberi peluang hidup sehat dan cerdas. (Yus)
