Imron Tegaskan Dinsos P3AKB Bondowoso Siap Tindak Lanjuti Rekomendasi Komisi IV DPRD
Kepala Dinas Sosial P3AKB Bondowoso saat usai raker bersama komisi IV DPRD setempat (foto dok: Yusi Ulas.co.id)
Bondowoso, ulas.co.id – Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Keluarga Berencana (Dinsos P3AKB) Kabupaten Bondowoso, dr. Mohamad Imron, menegaskan pihaknya siap menindaklanjuti berbagai rekomendasi yang disampaikan Komisi IV DPRD Bondowoso dalam rapat kerja (Raker), Rabu (8/7/2026).
Menurut Imron, rapat tersebut membahas evaluasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, termasuk laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran serta capaian berbagai program yang telah dijalankan Dinsos P3AKB.
“Pada rapat kerja hari ini tentu ada beberapa rekomendasi dari Komisi IV terkait pelaksanaan APBD 2025. Kemarin kami telah menyampaikan pertanggungjawaban anggaran, mulai dari besaran anggaran, realisasi, hingga beberapa program yang belum tercapai secara maksimal beserta penyebabnya,” ujar Imron.
Ia menjelaskan, salah satu rekomendasi utama DPRD adalah memastikan bantuan sosial benar-benar tepat sasaran. Karena itu, Dinsos akan terus memperkuat validasi data penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) maupun bantuan sosial lainnya.
Selain itu, pihaknya juga diminta lebih aktif melakukan verifikasi terhadap masyarakat yang membutuhkan pembiayaan pelayanan kesehatan melalui APBD, sehingga bantuan dapat diberikan kepada warga yang benar-benar memenuhi syarat.
“Yang paling penting adalah memastikan sasaran penerima bantuan semakin baik. Kami juga akan melakukan verifikasi agar masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan melalui APBD benar-benar mendapatkan haknya,” katanya.
Imron menambahkan, Dinsos P3AKB akan memperkuat sinergi dengan Dinas Kesehatan, pemerintah desa, serta Komisi IV DPRD dalam penanganan persoalan sosial yang ada di Kabupaten Bondowoso.
Menurutnya, pembaruan data masyarakat miskin menjadi pekerjaan penting agar kebijakan pemerintah semakin tepat sasaran dan mampu menurunkan angka kemiskinan di daerah.
“Persoalan sosial masyarakat memang membutuhkan kerja sama semua pihak. Ke depan kami akan lebih optimal berkolaborasi dengan legislatif, khususnya Komisi IV, serta terus memperbaiki data masyarakat miskin sehingga target penurunan kemiskinan dapat tercapai,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Imron juga memaparkan realisasi anggaran Dinsos P3AKB tahun 2025 yang mencapai 96,32 persen. Dari total pagu anggaran sekitar Rp23 miliar, telah terealisasi sekitar Rp22 miliar, sementara sisa anggaran sekitar Rp866 juta berasal dari sejumlah program yang belum dapat terserap secara penuh.
Meski demikian, ia memastikan sisa anggaran tersebut disebabkan oleh berbagai faktor teknis pelaksanaan program dan akan menjadi bahan evaluasi agar pelaksanaan anggaran pada tahun berikutnya semakin optimal.
Penulis: Redaksi
