Ketua DPRD Bondowoso Tekankan Efektivitas Pendidikan dan Waspadai Beban APBD di Tengah Efisiensi Anggaran
Ketua DPRD Bondowoso H. Ahmad Dhafir saat usai rapat paripurna (foto dok: Yusi Ulas.co.id)
Bondowoso, ulas.co.id – Ketua DPRD Kabupaten Bondowoso, Ahmad Dhafir, menegaskan pentingnya menjaga keberlangsungan aktivitas pendidikan secara optimal tanpa terputus oleh kebijakan yang berpotensi menurunkan efektivitas pembelajaran. Senin (30/3/2026) usai rapat paripurna di gedung DPRD setempat.
Ia menilai, proses pendidikan tidak hanya sebatas penyampaian ilmu pengetahuan, tetapi juga mencakup pembentukan karakter siswa melalui interaksi intens antara guru dan peserta didik. Karena itu, ia mengingatkan agar kebijakan libur tidak mengganggu ritme belajar.
“Jangan sampai terlalu banyak jeda karena libur, apalagi jika sampai menjadi libur panjang. Itu bisa berdampak pada efektivitas belajar anak,” ujarnya.
DPRD, lanjutnya, berharap kegiatan pendidikan tetap berjalan penuh seperti biasa. Jika pun ada penyesuaian jadwal, ia menyarankan agar tidak ditempatkan pada hari Jumat guna menghindari potensi libur panjang yang berkelanjutan.
Selain menyoroti sektor pendidikan, Ahmad Dhafir juga menekankan pentingnya kesadaran bersama dalam menyikapi kebijakan efisiensi anggaran, termasuk kemungkinan penyesuaian Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi ASN.
Menurutnya, kondisi keuangan daerah saat ini cukup menantang, terutama karena adanya penurunan dana transfer dari pemerintah pusat. Hal ini berdampak langsung pada kemampuan daerah dalam membiayai berbagai program pembangunan.
Ia mengungkapkan bahwa salah satu beban terbesar dalam APBD adalah belanja pegawai, khususnya sejak pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dalam jumlah besar.
“Dengan rata-rata gaji sekitar Rp4 juta dan jumlah PPPK lebih dari 2.000 orang, maka setiap bulan dibutuhkan sekitar Rp8 miliar atau Rp96 miliar dalam setahun. Ini menjadi beban tersendiri bagi APBD,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa jika dibandingkan antara APBD tahun 2024 dan proyeksi 2026, terjadi pengurangan anggaran hampir Rp300 miliar akibat kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat.
Dalam konteks perencanaan pembangunan, DPRD juga mencermati hasil Musrenbang RKPD 2027 yang menghasilkan 979 usulan program, mayoritas terkait pembangunan infrastruktur jalan. Namun, pelaksanaannya masih sangat bergantung pada ketersediaan anggaran dan kepastian dana transfer pusat.
“Sebagian besar daerah, termasuk Bondowoso, masih bergantung pada dana transfer seperti DAU dan bagi hasil pajak. Pendapatan asli daerah kita masih terbatas, dari PBB hanya sekitar Rp17 miliar dari total APBD Rp1,8 triliun,” paparnya.
Dengan kondisi tersebut, DPRD Bondowoso mendorong pemerintah daerah untuk lebih selektif dalam menentukan prioritas pembangunan, serta memastikan efisiensi anggaran tetap sejalan dengan peningkatan pelayanan publik dan kualitas pendidikan.
Penulis: Redaksi
