Sekda Bondowoso: Karhutla Tak Bisa Hanya Ditangani Damkar, Semua Elemen Harus Bergerak
BONDOWOSO, ulas.co.id — Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Bondowoso tidak bisa hanya mengandalkan kemampuan Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar). Pemerintah daerah menekankan pentingnya kolaborasi seluruh elemen untuk mencegah, menangani, hingga memulihkan dampak kebakaran.
Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Bondowoso, Fathur Rozi, dalam rapat koordinasi penanggulangan karhutla, Rabu (2/9/2026).
Menurut Fathur, karhutla merupakan persoalan lintas sektor yang membutuhkan keterlibatan pemerintah, TNI-Polri, dunia usaha, akademisi, masyarakat hingga media.
“Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan dilakukan secara sinergis dan kolaboratif. Pemerintah, TNI-Polri, dunia usaha, akademisi, termasuk teman-teman media, mari bersama-sama berkolaborasi,” ujar Fathur Rozi.
Dokumen MCP-KPK Bondowoso Turun Drastis, Inspektorat: Bukti Dukung Kini Harus Lebih Spesifik
Ia menjelaskan, penanggulangan karhutla setidaknya mencakup tiga tahapan penting, yakni pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan sekaligus penanganan, serta pemulihan.
Pencegahan Jadi Langkah Utama
Fathur menegaskan, pencegahan harus menjadi prioritas sebelum kebakaran terjadi. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui edukasi kepada masyarakat, pemetaan kawasan rawan karhutla, serta pemantauan secara berkala terhadap potensi titik panas.
“Yang paling penting sebenarnya adalah pencegahan. Misalnya edukasi masyarakat, pemetaan wilayah rawan kebakaran hutan dan lahan, kemudian monitoring secara periodik terhadap potensi-potensi hotspot,” jelasnya.
Ketika potensi kebakaran mulai terdeteksi, lanjut Fathur, seluruh unsur harus memiliki kesiapsiagaan yang memadai. Karena itu, keberadaan satuan tugas terpadu dinilai penting untuk memastikan setiap unsur memiliki peran yang jelas.
“Harus terbentuk satuan tugas terpadu. Seluruh elemen masyarakat, pemerintah, TNI-Polri, semuanya menjadi bagian dari pentahelix kolaborasi,” katanya.
BACA JUGA: Sabrang Letto Kagumi Kopi Bondowoso Borong Penguatan Ekosistem Komoditas Hingga Mendunia
Keterbatasan Armada Bukan Alasan
Dalam tahap penanganan, kesiapan sumber daya menjadi salah satu faktor paling menentukan. Personel, peralatan, transportasi, logistik hingga ketersediaan sumber air harus dipastikan siap digunakan ketika terjadi kebakaran.
“Yang penting memastikan resources untuk penanganan itu ready. Personelnya ada, peralatannya ada, transportasinya siap, logistik juga harus siap, termasuk sumber air,” tegasnya.
Fathur juga menyoroti karakteristik kebakaran hutan yang berbeda dengan kebakaran di wilayah perkotaan. Armada berukuran besar milik Damkar belum tentu dapat menjangkau lokasi kebakaran yang berada jauh di dalam kawasan hutan.
“Peralatannya harus fungsional untuk kecepatan pemadaman. Kalau alat besar masuk ke dalam hutan bisa jadi tidak memungkinkan. Jadi harus ada sesuatu yang memang bisa digunakan untuk mempercepat langkah pemadaman,” paparnya.
BACA JUGA: Honor Rp400 Ribu Per Bulan Kadisdik Bondowoso Apresiasi Dedikasi Guru Paud
Mansyur Dorong Peningkatan Honor Guru Minta Doa Agar Pemkab Bondowoso Terus Berupaya
Kondisi tersebut menjadi perhatian karena armada Damkar Bondowoso disebut masih terbatas. Saat ini, Damkar memiliki tiga unit kendaraan yang lebih diperuntukkan bagi penanganan kebakaran di kawasan perkotaan.
Namun, Fathur menegaskan keterbatasan armada Damkar tidak boleh menjadi hambatan dalam penanganan karhutla.
Menurutnya, pemerintah memiliki banyak sumber daya yang dapat dimobilisasi untuk menghadapi kebakaran hutan dan lahan.
“Pemerintah dan masyarakat itu kan tidak hanya yang ada di dinas kebakaran. Seluruh resources yang ada di Kabupaten Bondowoso bisa dilibatkan,” ujarnya.
TNI-Polri hingga Masyarakat Peduli Api Dilibatkan
Fathur menyebut sejumlah unsur dapat menjadi bagian dari kekuatan bersama, di antaranya TNI, Polri, Palang Merah Indonesia (PMI), pemerintah desa serta masyarakat peduli api.
“Bisa jadi dari TNI, Polri, PMI, masyarakat peduli api. Jadi kita tidak hanya melihat semuanya dari satu sisi, seolah-olah harus ada orang dan alat di Damkar,” tambahnya.
Selain kesiapan personel dan peralatan, Fathur menilai kesadaran masyarakat juga memiliki peran besar dalam mencegah terjadinya karhutla.
Ia mengingatkan, kebakaran terkadang bermula dari aktivitas sederhana seperti pembakaran sampah yang kemudian tidak terkendali dan merembet ke area lain.
“Kadang ada kasus kebakaran yang ditimbulkan karena bermaksud membakar sampah. Ini berarti edukasi kepada masyarakat menjadi sangat penting,” ungkapnya.
Karena itu, edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat harus terus diperkuat, khususnya di wilayah yang memiliki potensi kerawanan kebakaran hutan dan lahan.
Rakor Jadi Langkah Awal
Fathur mengatakan rapat koordinasi tersebut menjadi langkah awal untuk menyatukan persepsi sekaligus memperkuat sinergi antarlembaga dalam menghadapi potensi karhutla di Bondowoso.
Koordinasi tersebut selanjutnya diharapkan dapat ditindaklanjuti melalui pembentukan tim teknis yang lebih terstruktur dan memiliki fokus kerja sesuai kebutuhan di lapangan.
“Ini rapat koordinasi awal. Nanti pasti akan ada yang lebih teknis sehingga menjadi lebih kecil dan lebih fokus,” pungkas Fathur Rozi.
Dengan pola kolaborasi tersebut, penanganan karhutla di Bondowoso diharapkan tidak lagi bertumpu pada satu instansi, melainkan menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen daerah, mulai dari pemerintah hingga masyarakat. (Red)
