Dinsos P3AKB Bondowoso Perkuat Program Sosial dan Pemberdayaan Perempuan, DPRD Beri Sejumlah Rekomendasi
Kadinsos P3AKB Bondowoso brrsama Kabid PPPA serta Kabid perempuan dan kesetaraan gender P3AK Provinsi Jatim (foto dok: Yusi Ulas.co.id)
Bondowoso, ulas.co.id – Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Keluarga Berencana (Dinsos P3AKB) Kabupaten Bondowoso terus memperkuat program perlindungan sosial dan pemberdayaan perempuan. Hal itu disampaikan dalam sejumlah agenda yang berlangsung pada Kamis (9/7/2026), mulai dari rapat kerja bersama Komisi IV DPRD Bondowoso hingga pelaksanaan pelatihan pemberdayaan ekonomi bagi perempuan kelompok rentan.
Kepala Dinsos P3AKB Bondowoso, dr. M. Imron, mengatakan rapat kerja bersama Komisi IV DPRD membahas evaluasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 sekaligus menerima berbagai rekomendasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan sosial kepada masyarakat.
Menurutnya, dalam rapat tersebut pihaknya menyampaikan pertanggungjawaban realisasi anggaran serta capaian program yang telah dilaksanakan selama tahun 2025.
“Kami menyampaikan pertanggungjawaban anggaran, mulai dari besaran anggaran yang diterima hingga realisasinya. Ada beberapa program yang belum tercapai secara maksimal dan kami juga menjelaskan penyebabnya,” ujarnya.
Ia menjelaskan, realisasi anggaran Dinsos P3AKB Bondowoso pada tahun 2025 mencapai sekitar Rp22 miliar dari total pagu sekitar Rp23 miliar atau sebesar 96,32 persen.
Selain mengevaluasi pelaksanaan anggaran, rapat juga membahas berbagai rekomendasi strategis, di antaranya memastikan ketepatan sasaran penerima bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), pembaruan data masyarakat miskin, hingga validasi penerima layanan sosial.
“Yang paling penting adalah memastikan sasaran penerima bantuan benar-benar tepat. Kami juga terus melakukan pembaruan data dengan melibatkan berbagai pihak agar program sosial benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan,” katanya.
Imron menambahkan, koordinasi dengan Dinas Kesehatan juga terus diperkuat dalam penanganan masyarakat miskin yang membutuhkan pelayanan kesehatan melalui skema yang telah diatur dalam Peraturan Bupati.
Ia berharap sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh pemangku kepentingan semakin kuat sehingga berbagai persoalan sosial dapat ditangani secara optimal dan angka kemiskinan di Bondowoso terus menurun.
Sementara itu, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Dinsos P3AKB Bondowoso, Hafidhatullaily, menjelaskan pihaknya menerima kuota sekitar 30 peserta dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mengikuti program pemberdayaan perempuan.
Peserta dipilih melalui proses klasifikasi dengan mempertimbangkan keberlanjutan program karena akan mendapatkan pendampingan dan monitoring secara berkelanjutan.
“Kami memilih peserta dari kelompok organisasi perempuan yang di dalamnya terdapat penyintas kekerasan dan kelompok rentan lainnya sehingga setelah pelatihan mereka tetap mendapatkan pendampingan,” jelasnya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender P3AK Provinsi Jawa Timur, Hasmaranti, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari program Pusat Pembelajaran Perempuan (Puspel PP) yang telah berjalan selama empat tahun.
Menurutnya, Pusat Pembelajaran Perempuan memiliki beberapa kelas, yakni kelas politik, hukum, sosial, dan ekonomi. Untuk Kabupaten Bondowoso, dipilih kelas ekonomi dengan pelatihan pembuatan cookies sesuai potensi dan kebutuhan daerah.
“Setiap daerah diberikan kesempatan memilih pelatihan sesuai kebutuhan. Bondowoso memilih pelatihan membuat cookies karena bahan bakunya mudah diperoleh dan memiliki peluang usaha yang cukup baik,” ujarnya.
Hasmaranti menjelaskan Bondowoso dipilih sebagai salah satu lokasi program berdasarkan sejumlah indikator pembangunan perempuan, termasuk indeks pemberdayaan perempuan, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan, serta karena daerah ini belum pernah mendapatkan pendampingan serupa dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Pada tahun 2026, program tersebut diperluas menjadi 11 kabupaten/kota di Jawa Timur, meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Ia menegaskan sasaran utama program adalah perempuan kelompok rentan, seperti perempuan kepala keluarga, penyintas kekerasan, korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO), hingga perempuan yang bekerja di sektor informal dengan risiko tinggi mengalami kekerasan.
“Kami ingin memperkuat perempuan dari sisi ekonomi. Ketika mereka memiliki kemandirian ekonomi, mereka akan lebih percaya diri dan memiliki daya tahan yang lebih baik dalam menghadapi berbagai persoalan sosial,” pungkasnya.
Penulis: Redaksi
