H. Tohari: Hari Fraksi PKB Jadi Ruang Aspirasi dan Diskusi Permasalahan Masyarakat
H. Tohari Sekretaris DPC PKB Bondowoso yang juga sebagai Ketua Komisi II DPRD sekaligus Ketua Fraksi PKB saat usai lakukan Hari Fraksi (foto dok: Yusi Ulas.co.id)
Bondowoso, ulas.co.id – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Bondowoso menetapkan setiap hari Jumat sebagai “Hari Fraksi” yang dipusatkan di Kantor DPC PKB Bondowoso. Program tersebut menjadi wadah bagi anggota Fraksi PKB untuk berkantor sekaligus menerima aspirasi masyarakat secara langsung.
Ketua Komisi II DPRD Bondowoso dan juga Ketua Fraksi PKB, H. Tohari, mengatakan seluruh anggota Fraksi PKB diwajibkan hadir setiap Jumat mulai pukul 08.00 WIB hingga selesai. Dalam kegiatan itu, para anggota DPRD membahas berbagai persoalan pemerintahan, kemasyarakatan hingga kepartaian.
“Jadi masyarakat silakan datang langsung ke Kantor DPC PKB setiap hari Jumat. Kalau ingin menyampaikan aspirasi kepada anggota Fraksi PKB ataupun secara kelembagaan kepada fraksi, kami terbuka,” kata H. Tohari, Jumat (29/5/2026).
Menurutnya, Hari Fraksi menjadi solusi bagi masyarakat yang kesulitan bertemu langsung dengan anggota DPRD karena padatnya aktivitas dan agenda kedewanan masing-masing anggota.
Ia menjelaskan, meskipun tidak ada masyarakat yang datang menyampaikan aspirasi, para anggota fraksi tetap melaksanakan diskusi internal terkait berbagai persoalan daerah. Hasil pembahasan itu kemudian disampaikan melalui alat kelengkapan dewan seperti komisi, badan anggaran, badan musyawarah hingga badan kehormatan.
“Semua anggota fraksi sudah dibagi ke alat kelengkapan dewan. Jadi kalau ada persoalan masyarakat, nanti langsung diketahui itu menjadi ranah Komisi I, II, III atau IV, ” ujarnya.
Fraksi PKB DPRD Bondowoso sendiri memiliki 16 anggota DPRD yang diwajibkan hadir lengkap dalam Hari Fraksi setiap pekan. Dengan berkumpulnya seluruh anggota, berbagai persoalan masyarakat dapat langsung dibahas bersama sebelum ditindaklanjuti sesuai bidang masing-masing.
H. Tohari mengungkapkan, sejumlah aspirasi masyarakat yang sudah masuk di antaranya terkait persoalan pernikahan, guru ngaji, pembangunan jalan hingga infrastruktur lainnya.
“Yang paling banyak disampaikan masyarakat saat ini memang pembangunan jalan. Nah anggota DPRD punya kewajiban menyampaikan aspirasi masyarakat melalui pokok-pokok pikiran atau pokir,” jelasnya.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa pokok-pokok pikiran DPRD bukan merupakan sumber anggaran, melainkan jalur pengajuan usulan masyarakat kepada pemerintah daerah.
“Tidak ada anggaran yang bersumber dari pokir. DPRD hanya mengusulkan dan menyampaikan aspirasi masyarakat, sedangkan pengelolaan dan pelaksanaan anggaran tetap dilakukan oleh pihak eksekutif,” tegasnya.
Melalui Hari Fraksi tersebut, Fraksi PKB berharap komunikasi antara masyarakat dan wakil rakyat semakin terbuka sehingga berbagai persoalan daerah dapat segera mendapatkan solusi bersama.
Penulis: Redaksi
