PANAS! Warga Bongkar Dugaan Skandal PPPK: Oknum Staf Kelurahan Diduga Berbulan-bulan Tak Ngantor, Tapi SK Pengangkatan Tetap Turun
Gambar ilustrasi tenaga honorer saat mendapatkan SK PPPK paruh waktu
Bondowoso, Ulas.co.id – Aroma ketidakadilan mencuat ke permukaan. Warga dibuat geram dan kecewa setelah terungkap dugaan bahwa seorang oknum staf kelurahan yang jarang masuk kerja selama berbulan-bulan justru mendapatkan SK pengangkatan sebagai PPPK paruh waktu. Sabtu (10/01/2026).
Fakta ini sontak memantik amarah publik. Pasalnya, berdasarkan kesaksian langsung warga setempat, oknum tersebut selama masa hamil tua hingga melahirkan lebih banyak berada di rumah dan nyaris tidak terlihat menjalankan tugas kedinasan.
“Kami lihat sendiri setiap hari, orangnya di rumah. Tapi tiba-tiba dapat SK PPPK. Ini bukan sekadar aneh, ini mencederai keadilan,” tegas salah satu warga.
Baca juga: https://ulas.co.id/skandal-absensi-kelurahan-di-bondowoso-terkuak-staf-diduga-alpa-berbulan-bulan-namun-sk-pppk-paruh-waktu-terbit/
Pengabdian Seolah Tak Ada Artinya
Yang membuat warga semakin tersulut emosi, di saat yang sama banyak tenaga honorer lain tetap masuk kerja, disiplin, dan melayani masyarakat tanpa kenal lelah, namun justru terabaikan dan tidak mendapat pengakuan yang sama.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan tajam:
Apakah absensi dan kinerja benar-benar diperiksa?
Apakah aturan hanya berlaku untuk sebagian orang?
Atau ada perlakuan khusus di balik meja?
Warga menilai, jika dugaan ini benar, maka pengangkatan PPPK paruh waktu berpotensi sarat kepentingan dan jauh dari prinsip keadilan.
Dugaan Tebang Pilih Menguat
Masyarakat kini ramai mempertanyakan regulasi dan dasar hukum yang digunakan dalam pengangkatan tersebut. Pasalnya, selama ini pemerintah selalu menggaungkan disiplin dan pengabdian sebagai syarat utama, namun fakta di lapangan justru berbanding terbalik.
“Kalau yang jarang masuk kerja bisa lolos, lalu apa gunanya kami bertahan, patuh, dan disiplin selama ini?” ungkap warga lainnya dengan nada getir.
Baca juga: https://ulas.co.id/perhutani-kph-bondowoso-perkuat-sinergi-dengan-lapas-situbondo-dukung-ketahanan-pangan-nasional/
Desakan Keras: Pemerintah Jangan Tutup Mata
Atas nama keadilan, warga mendesak:
Evaluasi dan peninjauan ulang SK PPPK
Audit proses pengangkatan secara terbuka
Penegakan aturan tanpa pandang bulu
Warga menegaskan, PPPK bukan hadiah, tapi amanah negara. Jika dugaan ini dibiarkan, kepercayaan publik terhadap pemerintah dikhawatirkan akan runtuh.
Kini bola panas berada di tangan pemerintah.
Akankah keadilan ditegakkan, atau kebenaran kembali dikubur? Bersambung
Penulis: Redaksi
