Samsul Hadi Dorong OPD Tindak Lanjuti Rekomendasi LKPJ Bupati dan Optimalkan Peran KDMP

Anggota komisi III DPRD Bondowoso Aba Samsul Hadi saat usai hari rapat paripurna (foto dok: Yusi Ulas.co.id)

Bondowoso, ulas.co.id – Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bondowoso dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Samsul Hadi, menegaskan pentingnya tindak lanjut atas rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bondowoso. Rabu (22/4/2026) diruang kerjanya.

Menurutnya, seluruh rekomendasi yang telah disampaikan oleh komisi merupakan hasil evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program pemerintah daerah. Oleh karena itu, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus serius dalam menindaklanjuti berbagai catatan tersebut, khususnya terhadap program yang belum berjalan optimal atau masih menyisakan persoalan di lapangan.

Baca juga: https://ulas.co.id/distribusi-bantuan-pangan-di-curahdami-dikawal-ketat-5-824-warga-terima-haknya-tanpa-kendala/

Samsul Hadi menjelaskan bahwa dalam menjalankan pemerintahan, Bupati tidak bekerja sendiri. Struktur pemerintahan yang melibatkan Sekretaris Daerah (Sekda), kepala OPD, camat hingga kepala desa harus mampu bersinergi dan menjalankan perannya masing-masing secara maksimal.

“Rekomendasi dari DPRD itu sudah jelas dan baik. Tinggal bagaimana OPD mampu menindaklanjuti, terutama pada hal-hal yang belum tuntas atau masih menjadi kendala. Di sinilah kemampuan dan keseriusan OPD benar-benar diuji,” ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa seorang pemimpin harus mampu menghadapi berbagai situasi, baik yang menguntungkan maupun yang penuh tantangan. Oleh sebab itu, penempatan pejabat di OPD harus berdasarkan kompetensi dan kemampuan dalam mengeksekusi program, bukan sekadar pertimbangan administratif atau efisiensi semata.

Baca juga: https://ulas.co.id/akses-jalan-pejalan-kaki-di-bondowoso-dibangun-dari-aspirasi-warga-wakil-bupati-ajak-masyarakat-jaga-bersama/

Selain itu, Samsul Hadi turut menyoroti program KDMP yang merupakan bagian dari kebijakan pemerintah pusat. Meski masih dalam tahap konsep, ia menilai program tersebut memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat jika dikelola dengan baik.

“KDMP ini harus dimaknai sebagai upaya mempercepat perputaran ekonomi masyarakat, bukan menjadi pesaing. Justru harus bisa bersinergi dengan pelaku UMKM,” jelasnya.

Ia berharap OPD yang menangani program KDMP dapat merumuskan strategi yang tepat agar pelaksanaannya tidak tumpang tindih dengan peran UMKM, melainkan saling menguatkan. Menurutnya, UMKM tetap harus menjadi prioritas karena selama ini telah terbukti menjadi penopang ekonomi masyarakat.

Baca juga: https://ulas.co.id/kalaksa-bpbd-bondowoso-dorong-kemandirian-warga-lewat-pembentukan-destana-di-binakal/

Ke depan, Samsul Hadi berharap integrasi antara program pemerintah, termasuk KDMP, dengan pemberdayaan UMKM dapat berjalan lebih terarah. Dengan demikian, tujuan utama pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara nyata.

Penulis: Redaksi

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *