Kunjungan Wisata Bondowoso Naik Signifikan, DPRD Dorong Kolaborasi Hadapi Efisiensi 2026
Ketua komisi III DPRD Bondowoso saat kunker ke Disparbudpora (foto dok: Yusi Ulas.co.id)
Bondowoso, Ulas.co.id – Kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bondowoso menunjukkan tren peningkatan signifikan sepanjang tahun 2025. Namun demikian, capaian pendapatan retribusi pariwisata belum sepenuhnya sebanding dengan lonjakan kunjungan tersebut. Hal ini menjadi perhatian serius Komisi III DPRD Bondowoso dalam evaluasi kinerja sektor pariwisata bersama Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (Disparbudpora). Selasa (20/01/2026) bertempat di Aula Disparbudpora setempat.
Ketua Komisi III DPRD Bondowoso, Sutriono, menegaskan bahwa tingginya target pendapatan daerah dari sektor pariwisata tidak seharusnya dimaknai sebagai beban, melainkan sebagai pemicu semangat untuk terus melakukan perbaikan.
“Target itu memang tinggi dan idealnya memang dikejar. Tapi jangan dimaknai sebagai kegagalan. Yang terpenting adalah ada peningkatan nyata dibanding tahun sebelumnya dan dampaknya dirasakan masyarakat,” ujar Sutriono.
Baca juga: https://ulas.co.id/abd-majid-tekankan-percepatan-realisasi-dan-ketepatan-manfaat-dana-desa/
Menurutnya, sektor pariwisata tidak bisa dilihat semata dari angka retribusi, tetapi juga dari efek domino terhadap ekonomi daerah, seperti perhotelan, rumah makan, transportasi, dan UMKM.
“Kalau kunjungan naik, hotel hidup, restoran ramai, UMKM bergerak, itu juga capaian pembangunan. Ke depan yang perlu diperkuat adalah kolaborasi dan skema agar daerah mendapat manfaat fiskal yang lebih optimal,” tambahnya.
Komisi III DPRD Bondowoso berharap ke depan peningkatan kunjungan wisata dapat diiringi dengan perbaikan layanan, fasilitas dasar seperti toilet dan aksesibilitas, serta skema pengelolaan yang mampu meningkatkan kontribusi langsung terhadap pendapatan daerah.
Baca juga: https://ulas.co.id/kapolres-bondowoso-sinergi-forkopimda-kunci-jaga-kondusivitas-wilayah/
Plt Kepala Disparbudpora Bondowoso saat Terima kunjungan kerja dari komisi III DPRD Bondowoso (foto dok: Yusi Ulas.co.id)
Sementara itu, Plt Kepala Disparbudpora Bondowoso, Andrie Antonio Zola, memaparkan bahwa sepanjang tahun 2025 jumlah kunjungan wisatawan mencapai sekitar 637 ribu orang, termasuk sekitar 63 ribu wisatawan mancanegara, atau rata-rata 175 orang per hari. Angka tersebut meningkat signifikan dibandingkan tahun 2024.
Namun, kata Andrie, tingginya kunjungan tersebut belum sepenuhnya berbanding lurus dengan pendapatan retribusi daerah. Hingga akhir 2025, pendapatan dari retribusi kunjungan wisata dan pemanfaatan aset daerah berada di kisaran Rp400 juta dari target sekitar Rp600 juta.
“Ini bukan karena kunjungannya turun, justru kunjungan naik. Tetapi ada skema bagi hasil dengan Perhutani dan pengelola lain, serta tidak semua destinasi masuk dalam PHD. Banyak juga objek wisata yang dikelola swasta,” jelas Andrie.
Baca juga: https://ulas.co.id/galian-kabel-optik-diduga-ilegal-di-jalan-provinsi-jatim-picu-rentetan-lakalantas-kontraktor-dan-pengawas-disorot/
Ia menegaskan bahwa orientasi Disparbudpora bukan hanya pada persentase target, tetapi pada peningkatan pendapatan riil dan dampak ekonomi yang lebih luas.
“Kalau dibandingkan tahun sebelumnya, pendapatan kita meningkat. Itu yang menjadi fokus kami,” katanya.
Memasuki tahun 2026, Disparbudpora dihadapkan pada kebijakan efisiensi anggaran. Dari 14 agenda event pariwisata, hanya tiga event yang dapat didanai melalui APBD. Meski demikian, Andrie menegaskan pihaknya tidak akan berhenti berinovasi.
“Kami mendorong kolaborasi dengan pihak ketiga, sponsor, komunitas, serta sinergi dengan hotel, travel, dan restoran. Event tetap berjalan, meskipun dengan skema berbeda,” ujarnya.
Baca juga: https://ulas.co.id/angin-kencang-tumbangkan-pohon-di-wringin-tiga-warga-mengalami-luka-luka/
Selain itu, Bondowoso juga bersiap menghadapi revalidasi Geopark pada Mei–Juni 2026 yang melibatkan 16 OPD serta kolaborasi dengan Kabupaten Banyuwangi dan pemerintah provinsi.
“Ini bukan hanya pekerjaan Disparbudpora atau Bondowoso saja. Ini agenda nasional dan provinsi. Semua pemangku kepentingan harus bergerak bersama,” pungkasnya.
Penulis: Redaksi
